Usut 40 Keterlibatan Anggota DPRD

Periode 1999-2004

391

DEMAK- Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak bersiap mengusut dugaan keterlibatan anggota DPRD Demak periode 1999-2004. Ini setelah pihak kejaksaan setempat melakukan penahanan terhadap mantan Ketua DPRD Demak KH Nurul Huda kemarin malam.

Penahanan terhadap Kiai Nurul Huda dilakukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya. KH Nurul Huda ditahan di LP Kedungpane, Semarang. Sesuai putusan MA itu, ia akan
menjalani hukuman selama 5 tahun penjara. Dalam kasus dobel anggaran 2003-2004 itu, KH Nurul Huda selaku ketua dewan saat itu didakwa menerima aliran dana Rp 166 juta. Kajari Demak Nur Asiyah SH melalui

Kasipidsus Dody mengungkapkan, proses penahanan berlangsung mulus setelah dilakukan pemanggilan yang pertama. “Eksekusi berlangsung lancar. Yang bersangkutan kooperatif. Kita tinggal ikut saja mengantarkan ke LP Kedungpane. Ini setelah ada penandatanganan berita acara penahanan,”ujar Dody SH. Menurut Dody, proses penahanan memang sengaja tidak diberitahukan kepada publik. Sebab, pihaknya tidak ingin ada kegaduhan atau keributan sehingga menghambat upaya eksekusi.

Dody menambahkan, selain KH Nurul Huda, sebetulnya masih ada satu terpidana yang masih belum dilakukan penahanan, yakni mantan Wakil Ketua DPRD M Ghofar. “Kita sebelumnya juga sudah melayangkan surat panggilan yang pertama ke Pak Ghofar ini. Tapi, ia tidak memenuhi panggilan. Saat kita berkunjung ke rumahnya, pihak keluarga yang bersangkutan bilang bahwa Pak Ghofarnya sedang pergi ke Semarang,”katanya.

Terkait hal ini, kejaksaan akan memberikan surat panggilan yang kedua hingga ketiga. Jika tidak memenuhi panggilan, maka pihak kejaksaan akan melakukan penjemputan paksa terhadap M Ghofar tersebut. “Jadi, kita layangkan surat kedua dulu. Setelah itu, panggilan ketiga. Jika masih tidak datang, dijemput paksa, ”jelas Dody.

Menurutnya, M Ghofar dalam kasus korupsi dobel anggaran 2003-2004 DPRD Demak tersebut oleh MA juga dikenai hukuman 5 tahun penjara sama dengan KH Nurul Huda. Sedangkan, satu mantan wakil ketua DPRD lainnya, yakni Suharmin telah meninggal dunia. Menurut Dody SH, kejaksaan sementara ini, baru konsentrasi melakukan eksekusi kedua mantan pimpinan dewan tersebut. Selanjutnya, sangat terbuka peluang untuk menangani kasus mantan anggota dewan lainnya yang diduga sama-sama menerima aliran dana dobel anggaran itu. “Yang jelas, kasus antara pimpinan dewan dan anggotanya ini sama. Yang membedakan hanya jumlah uang yang diterima saja,”katanya.

Mantan anggota dewan tersebut juga diduga turut menikmati aliran dana yang dibayarkan secara tunai dari kegiatan dewan tanpa disertai bukti kegiatan dan sebagian dari dobel anggaran. “Jadi, kita siap menindaklanjuti pengembangan kasus pimwan ini ke mantan anggota dewan lainnya,”kata Dody SH. (hib/zal)