Sukirman. (Radar Semarang files)
DUKUNG KPK: Pendemo dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Tengah membawa nisan dan poster berisi kecaman kepada anggota DPR pengusul revisi UU KPK dalam aksi di depan Patung Diponegoro, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DUKUNG KPK: Pendemo dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Tengah membawa nisan dan poster berisi kecaman kepada anggota DPR pengusul revisi UU KPK dalam aksi di depan Patung Diponegoro, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Langkah sejumlah anggota DPR RI yang mengusulkan revisi atas Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Sebab, pasal-pasal yang dimasukkan dinilai sengaja untuk melemahkan eksistensi lembaga antirasuah itu.

Salah satu elemen yang mengecam tindakan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Tengah. Dengan tegas, mereka mengutuk tindakan sejumlah anggota DPR dari 6 fraksi yang mengajukan usulan tersebut.

”Alih-alih berbuat untuk membela rakyat, tindakan mereka justru ingin menghancurkan KPK. Dengan adanya revisi itu, KPK tak akan bisa berperan maksimal dalam memberantas korupsi,” ungkap Hanendya Risha, koordinator aksi saat melakukan demo di depan Patung Diponegoro Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (8/10).