Hanya 8 Daerah yang Usulkan UMK

217
RAKOR: Dari kiri Kapolres Kendal, AKBP Widi Atmoko, Wakil Bupati Kendal Mukhamad Mustamsikin, Sekda Kendal Bambang Dwiyono dan Kepala Kesbangpol Feri Bonay saat rapat koordinasi, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Djoko Sutrisno (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Djoko Sutrisno (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah membatasi waktu pengajuan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 hingga 30 September 2015, nyatanya hingga saat ini masih banyak daerah yang belum mematuhinya. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tercatat hanya delapan daerah yang telah mengajukan.

”Setahu saya baru delapan. Di antaranya Banjarnegara dan Purbalingga. Yang lain saya tidak hafal,” ungkap Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Djoko Sutrisno usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama penjaminan kredit di Gedung A lantai 2 Gubernuran Semarang, kemarin.

Djoko mengakui, banyak daerah yang masih melakukan pembahasan UMK di tingkat kabupaten/kota. Sehingga belum mengajukan ke tingkat provinsi. Menurutnya, hal itu disebabkan belum disepakatinya angka nominal UMK baik dari pengusaha maupun pekerja. ”Nanti biar Disnakertransduk (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan) yang mendampingi dan membantu kenapa sampai begitu,” imbuhnya.