Berharap Dana Talangan Haji Dihentikan

Usulan Musman Tholib pada Baleg DPR

207
KOMITMEN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyalami para PNS usai upacara di halaman balai kota, kemarin. (Humas for Jawa Pos Radar Semarang)
MITRA: Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengantar rombongan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Totok Daryanto sebelum meninggalkan kantor Gubernur Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MITRA: Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengantar rombongan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Totok Daryanto sebelum meninggalkan kantor Gubernur Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Lamanya daftar tunggu (waiting list) bagi calon jamaah haji di Indonesia menjadi keprihatinan berbagai pihak. Hal ini ditengarai adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana sebagai tanda jadi bahwa mereka serius ingin berangkat haji. Sebagai solusi, sejumlah perbankan mulai menawarkan pinjaman dana talangan haji untuk menutup kekurangan dana pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

”Dana talangan haji niat awalnya sebenarnya bagus. Akan tetapi, pada satu sisi dapat mematikan calon jamaah haji yang sudah tua dan baru mau mendaftar. Mereka harus menunggu lama meski telah memiliki uang,” ungkap Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Musman Tholib dalam rapat penyerapan aspirasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/10).

Melihat fenomena tersebut, Musman meminta Badan Legislasi DPR RI untuk menghentikan sistem pemberian dana talangan haji. Sebab, langkah tersebut dinilai tidak memihak kepada masyarakat terutama yang sudah berusia lanjut. ”Kalau harus menunggu sekian tahun, dikhawatirkan kondisi fisiknya terus menurun sehingga tidak kuat melaksanakan ibadah haji,” imbuhnya.