PEKALONGAN-Setelah telat sebulan dari jadwal, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) ke pasangan calon (paslon), Rabu (7/10) kemarin. Keterlambatan tersebut disesalkan oleh salah satu Calon Wali Kota Pekalongan, Dwi Heri Wibawa, lantaran pihaknya harus kerja keras lebih.

“Atas keterlambatan ini, kami akhirnya bekerja keras. Selain itu, kami juga sudah mengkeluarkan biaya lebih untuk sosialisasi. Karena APK terlambat diberikan,” sesalnya pasca menerima APK.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua KPU Kota Pekalongan, Abdul Basir, beralasan keterlambatan penyerahan APK ke paslon, karena prosesnya memang cukup ribet. Dari materi yang harus dicetak, harus diganti hingga beberapa kali disesuaikan dengan keinginan masing-masing paslon dan tim suksesnya (timses).

“Kini setiap paslon diberikan 4 jenis APK. Berupa flyer, leaflet dan pamflet sejumlah 75 ribu lembar. Dengan asumsinya, untuk semua paslon masing-masing rumah akan mendapatkan 9 lembar,” Basir pasca menyerahkan APK secara resmi.

Sedang untuk poster, imbuhnya, total 16 ribu lembar dibagikan untuk semua paslon. Dengan asumsi masing-masing RT akan ditempel sebanyak 10 lembar.

“Sedangkan total dana kegiatan promosi paslon untuk alat peraga tersebut, senilai Rp 300 jutaan,” tuturnya.

Dilanjutkan Basir, sebelumnya KPU sudah memasang spanduk banner sebanyak 20 titik di setiap kecamatan atau per calon 80 buah spanduk.

“Untuk spanduk yang sudah kami pasang, sekarang menjadi tanggung jawab bersama. Baik dalam perawatan maupun pengawasannya. Walaupun secara teknis dikerjakan oleh PPK, namun butuh pantauan bersama-sama,” serunya.

Ditambahkan Komisioner KPU lainnya, Prijanto, bahwa setiap APK yang sudah terpasang, terutama spanduk, KPU memberikan toleransi mengganti jika hilang. “Kalau spanduk hilang, rusak maupun dicuri, masih ada toleransi dari KPU untuk dilakukan penggantian sekali. Namun jika akibat force major atau kejadian alam, maka tidak diganti,” jelasnya.