SEMARANG – Salah satu persoalan yang terjadi di hampir 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melaksanakan pilkada adalah masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) ilegal. Padahal, APK yang diperbolehkan hanya yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, terhadap sejumlah APK ilegal wajib untuk ditertibkan. Dalam hal ini, pemda melalui satpol PP selaku penegak UU tidak perlu menunggu rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Artinya, ketika menemukan suatu pelanggaran dapat langsung ditertibkan.

”Begitu terjadi pelanggaran harus langsung ditindak. Yang salah harus dibetulkan, titik,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak 2015 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Selasa (6/10). Selain dihadiri oleh KPU dari 21 kabupaten/kota, turut hadir pula Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Sekretaris Daerah (Sekda) dari masing-masing kabupaten/kota.

Joko menjelaskan, pelaksanaan tahapan pilkada saat ini adalah penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Tercatat ada 15.469.349 jiwa yang akan menggunakan hak pilihnya di 21 kabupaten/kota. Jumlah tersebut masih akan berubah hingga diumumkan resmi pada 12 Oktober 2015 mendatang. ”Oleh sebab itu, kami meminta masyarakat ikut mencermati ulang. Jika ada yang belum masuk, dapat segera didaftarkan. Bagi yang diketahui meninggal dunia, dapat langsung dicoret,” imbuhnya.

Terkait dengan logistik, Joko mengaku saat ini mulai proses pengadaan. Adapun jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DPT pada masing-masing daerah. Yang masih menjadi persoalan adalah tidak semua kabupaten/kota memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan. ”Kami harapkan dari pemda membantu menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Abhan Misbach mengaku telah memetakan beberapa tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada di 21 kabupaten/kota mendatang. Dari 56 pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan KPU Jateng, 52 pasangan calon di antaranya diusung partai politik dan gabungan partai politik. Sedangkan empat pasangan calon, mencalonkan diri melalui jalur perorangan. ”Yaitu di Kabupaten Wonosobo, Klaten, Rembang, dan Magelang,” bebernya.