SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengusulkan, pembelian beras miskin (raskin) dapat ditalangi atau dibayar menggunakan dana desa. Hal ini untuk memastikan bahwa beras benar-benar tepat sasaran sampai kepada keluarga miskin.

”Meskipun harganya relatif murah, yang membeli pasti mereka yang memiliki duit. Sementara yang tidak punya, pasti tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu, saya mengusulkan menggunakan dana desa,” ungkapnya setelah melakukan video conference dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Heru menjelaskan, alasan penggunaan dana desa adalah agar rumah tangga sasaran (RTS) yang tidak memiliki uang dapat ditalangi. Sebagai gantinya, mereka dapat bekerja membangun infrastruktur desa atau padat karya lainnya. ”Ini sesuai dengan tujuan pemberian dana desa yaitu membangun infrastruktur desa dengan teknologi sederhana bersifat padat karya,” imbuhnya.

Dia mengaku tidak setuju dengan sistem bagito (bagi roto) dalam pembagian raskin sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, melalui sistem tersebut tidak menjamin semua orang terutama rumah tangga miskin untuk mendapatkannya. ”Kalau ada yang bilang bisa bagi roto jangan dipercaya. Tentu akan diberikan kepada yang punya duit,” imbuhnya.

Melalui dana talangan, lanjut Heru, dapat mendorong masyarakat untuk bekerja. Sebab, pada dasarnya tujuan dari pemerintah adalah mempekerjakan warga desa utamanya mereka yang tidak mampu. ”Sebab, ada penyakit di masyarakat, yang penting pekerjaan jadi. Jalannya sudah bagus tetapi SPJ (surat pertanggungjawaban) tidak selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bulog Divre Jawa Tengah Usep Karyana menyatakan siap menyalurkan sebanyak 13 truk berisi 130 ton beras dalam operasi pasar beras yang juga dilakukan secara serentak di beberapa daerah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penyaluran beras untuk keluarga miskin ke-13 dan ke-14. ”Kami tengah melakukan berbagai upaya agar dapat menurunkan harga beras sampai Rp 500 per kilogram,” ujarnya. (fai/ric/ce1)