Siti Mualifah, Atlet Potensial Takraw Salatiga Yang Kini Berjuang Melawan Penyakit
Siti Ambar Fathonah (Radar Semarang files)
Siti Ambar Fathonah (Radar Semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng menyesalkan pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait distribusi gas bersubsidi oleh pemerintah pusat. Mulai dari pengawasan distribusi, penentuan harga eceran tertinggi, perizinan, termasuk menentukan pangkalan dan agen elpiji. Meski sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tapi kebijakan ini dinilai merugikan daerah. Sebab, dengan begitu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan baik untuk pengawasan maupun distribusi elpiji.

Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus menilai kebijakan ini bakal menimbulkan persoalan baru di daerah. Sebab bagaimanapun juga masyarakat Jateng selama ini mengetahui yang memiliki kebijakan untuk gas elpiji bersubsidi adalah pemprov. ”Jika kemudian ditarik pusat, kalau ada masalah di bawah pasti repot. Karena daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan,” katanya, kemarin.

Politisi PAN ini menilai, pengambilalihan kewenangan ini tidak tepat. Dengan kebijakan itu upaya pemprov untuk membuat Perda tentang Energi pun harus disusun ulang. Sebab, untuk energi yang migas saat ini semua menjadi kewenangan pusat. ”Kalau untuk yang Perda energi masih dikaji untuk yang nonmigas,” tambahnya.