Duo Joko Didakwa Korupsi Bersama Agoes

181
SIPINTER : Kasdim Mayor M Darojat (kanan) memberikan secara simbolis handphone Sipinter kepada Pasiter Kapten Kav Karmadi dan anggota Kodim lainnya di Makodim Demak, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SIDANG PERDANA: Terdakwa Joko Mardiyanto (kiri) dan Joko Soeryanto saat menjalani sidang perdana kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Jateng 2011 di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (FOTO-FOTO: JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG PERDANA: Terdakwa Joko Mardiyanto (kiri) dan Joko Soeryanto saat menjalani sidang perdana kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Jateng 2011 di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (FOTO-FOTO: JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Dua terdakwa dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng 2011, Senin (5/10) kemarin, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Keduanya adalah mantan staf ahli Gubernur Jateng bidang hukum dan politik, Joko Mardiyanto (JM), dan mantan Kabag Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Bencana Setda Jateng, Joko Soeryanto (JS). JM didakwa korupsi saat menjabat sebagai Kabiro Bina Sosial Setda Jateng atau penasihat tim pengakji bansos, sementara JS sebagai ketua tim pengkaji proposal.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng menjerat duo Joko dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama.

”Korupsi terjadi atas penyaluran dana bansos pada Biro Bina Sosial Setda Jateng tahun 2011. Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang APBD 2011 dianggarkan dana bansos tahun 2011 sebesar Rp 269,9 miliar. Kedua terdakwa bersama-sama Agoes Soeranto (AS), mantan Kabiro Keuangan Pemprov Jateng telah melakukan korupsi,” kata jaksa Slamet Widodo saat membacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo SH.

JPU menyebutkan, sebagai pedoman teknis, terbit Pergub Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyaluran bansos pada 22 Februari. Atas usulan Budi Santoso yang menjabat Kabiro Binsos, Pergub diubah nomor 12 Tahun 2011 pada 16 Maret. Pada Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD 2011 alokasinya ditambah menjadi Rp 396,8 miliar. Khusus bansos bidang kemasyarakatan yang dikelola Binsos naik dari sebelumnya Rp 19,5 miliar menjadi 26,9 miliar.