Sekda Kecam PNS Tak Netral

164

SEMARANG – Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Tengah Sri Puryono menegaskan bahwa secara normatif seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jika diketahui ada PNS melanggar, maka jelas akan diberikan sanksi.

”Jadi di pilkada ini sudah menjadi komitmen Korpri untuk netral. Kalau kode etik dilanggar jelas ada sanksi,” ungkap Sri ditanya terkait dugaan ketidaknetralan PNS di Kabupaten Pemalang yang melibatkan Sekda setempat, Budi Rahardjo.

Dalam hal ini, Sri mengaku telah memerintahkan Pelaksana harian (Plh) Sekda Jateng Djoko Sutrisno untuk melakukan pengecekan. Jika terbukti ada yang pelanggaran, yang bersangkutan akan dipanggil dan ditindak. ”Sanksinya tergantung beratnya pelanggaran. Ini sudah diatur dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara),” imbuhnya.

Sri menambahkan, dalam UU tersebut telah jelas bahwa PNS dilarang terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Mereka harus netral, profesional dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. Meskipun salah satu pasangan calon itu dari kalangan petahana atau incumbent. ”Saya minta Korpri membantu kelancaran pilkada. Jangan berpihak, karena efeknya akan menghambat jalannya pemerintahan,” tandas pria yang kini mengikuti pendidikan di Lemhanas Jakarta itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Abhan Misbach sangat menyayangkan sikap Sekda Pemalang Budi Rahardjo yang diduga melakukan intervensi terhadap tiga PNS di sekretariat Panwaslu Pemalang. Ketiga PNS itu diminta mengundurkan diri lantaran meloloskan wakil bupati maju pilkada. ”Upaya Sekda Pemalang dalam mengintervensi pilkada sangat memalukan. Terlebih, jabatan Sekda semestinya patuh pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikat,” ujarnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, lanjut Abhan, kegiatan pengawasan di Kabupaten Pemalang sedikit banyak mengalami gangguan. Utamanya pada pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu, ia mendesak kepada Pemkab Pemalang supaya mengembalikan PNS Panwas yang ditarik untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa.

”Kita berharap pemkab dalam hal ini untuk proporsional. Dengan kejadian di Pemalang ini, kami dari Bawaslu Jateng akan memberikan perhatian khusus atas kejadian itu, khususnya pada pejabat birokrasi dan PNS yang ada. Panwas tidak boleh ditekan-tekan seperti itu,” imbuh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo. (fai/ric/ce1)