SEMARANG – DPRD Kota Semarang pesimistis terhadap Pemerintah Kota Semarang dalam penyerapan anggaran APBD Peruabahan 2015 sebesar Rp 700 miliar. Selain singkatnya waktu, SKPD selaku pengguna anggaran juga banyak yang tidak berani untuk menggunakan anggaran.

”APBD Murni saja belum terserap dengan baik, apalagi ini APBD Perubahan yang waktunya mepet tinggal beberapa bulan. Kalau soal waktu bisa selesai, tapi segi kualitas pekerjaan bagaimana? Biasanya pekerjaan yang terburu-buru itu kan kualitasnya tidak bagus,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto.

Dia menambahkan tahun 2015, pemkot mendapat anggaran sebesar Rp 3,6 triliun melalui APBD Murni. Sedangkan dalam Anggaran APBD Perubahan 2015 mendapat tambahan senilai Rp 700 miliar. Namun demikian, Pemkot Semarang belum matang dalam melakukan perencanaan pembangunan maupun perencanaan anggaran.

”Selama proses perencanaan dan penatalaksanaan anggaran masih seperti ini, ya tentu kinerja anggaran tidak bisa maksimal. Ini PR besar buat Pemkot Semarang,” terangnya.

Diakuinya, laju pembangunan tahun 2015 sekarang ini mengalami penurunan dibanding pada tahun 2014 lalu. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari kurangnya penyerapan anggaran Murni 2015 ini. Terlebih, saat ini para SKPD pengguna anggaran masih takut dalam bayang-bayang kasus hukum.

”Memang tahun 2014 kemarin dibayang-bayangi kondisi pemilu legislatif. Kalau sekarang ini, dibayang-bayangi dengan atmosfer pilwalkot dan psikis SKPD yang takut kena kasus hukum. Kalau seperti ini kan Silpa semakin tambah. Ini bisa menjadi bahan evaluasi dan justru mendorong pemkot supaya lebih bersungguh-sungguh,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menyatakan telah membahas dengan Pemkot Semarang pada rapat KUPPS beberapa waktu lalu dalam memprioritaskan anggaran pekerjaan yang dapat dicapai dalam waktu 2 bulan hingga Desember ini. Selain itu, pihaknya juga mengaku sangat berhati-hati dalam meluncurkan anggaran tersebut.

”Kalau nantinya tidak bisa terserap maksimal malah jadinya pemborosan, dalam arti ketika perencanaan belum baik, kegiatan dipaksakan untuk dilakukan, nanti hasil kualitasnya juga tidak baik. Kita tidak hanya melihat kualitas, kita juga melihat kuantitas untuk menyalurkan anggaran,” pungkasnya. (mha/ric/ce1)