Penumpang Angkutan Umum Kian Memprihatinkan

211

Djoko Setijowarno

PENELITIAN untuk mengetahui kondisi angkutan umum di Jawa Tengah kembali dilakukan Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada September 2015 ini. Terutama angkutan umum yang bergerak lintas kabupaten dan kota yang istilahnya disebut dengan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Load factor atau tingkat isian angkutan umum terus mengalami penurunan hingga 20-40 persen. Bahkan, tingkat keterisian penumpang untuk lima trayek AKDP di Jawa Tengah, yaitu Solo-Sragen hanya 20 persen, Solo-Tawangmangu hanya menyisakan 26 persen penumpang yang mengisi bus, Solo-Purwantoro sekitar 22 persen, Solo-Terboyo (Semarang) hanya 24 persen, dan Solo-Mangkang (Semarang) tinggal 38 persen.

Sementara itu, jam perjalanan (travel time) dan rata-rata laju kendaraan umum antarkota tersebut untuk rute Solo-Sragen 90 menit dan 20 km/jam, Solo-Tawangmangu 95 menit dan 30 km/jam, Solo-Wonogiri 95 menit dan 30 km/jam, dan Solo-Semarang190 menit dan 35 km/jam.

Sebenarnya hal ini sudah diprediksi lama dengan banyak faktor penyebab. Pertama, semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan sepeda motor. Sejak 2005, awal meledaknya penggunaan sepeda motor dengan kebijakan angsuran murah dan teknologi laju sepeda motor ditambah isi silinder (cc) rata-rata di atas 100 cc. Akibat kemudahan yang diberikan pemerintah pada saat itu, produksi sepeda motor yang sebelumnya hanya dalam kisaran 2-3 juta per tahun, melonjak tajam menjadi 7-8 juta per tahun. Ditambah lagi, BBM mendapat porsi subsidi cukup besar, sehingga sepeda motor menghabiskan 40 persen alokasi subsidi BBM.

Kedua, masyarakat kesulitan menuju akses angkutan umum. Sekarang setiap kawasan perumahan tidak tersedia akses trayek angkutan umum. Dulu, setiap membuka kawasan perumahan baru, selalu diiringi dengan pembukaan trayek angkutan umum, tapi sekarang tidak lagi.

Ketiga, urban sprawl, yakni perkembangan permukiman yang tidak terkontrol. Banyak daerah yang tidak dilengkapi fasilitas transportasi umum, tetap dibangun rumah oleh para pengembang atas izin pemerintah daerah.