Ketua Panwas Kota Semarang, M Amin, menjelaskan telah mengikuti pleno dalam penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. DPS kemarin yang bermasalah sudah diakomodasi oleh KPU Kota Semarang untuk dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai PPS, kelurahan, hingga PPK.

“Pada tingkatan kota sudah clear, semua diakomodasi PPK dan PPS. Sedangkan pada pleno tadi, panwas juga mengikuti jalannya rekapitulasi ada 1.109.045 pemilih. Itu memang dari 16 kecamatan yang sudah direkapitulasi dan nanti tinggal masyarakat bagaimana masukan dari BPTB1,” katanya.

Diakuinya, pada DPTB1 terdapat mekanisme yang tidak terdaftar di DPT. Namun pihaknya mengakui pada penambahan daftar yang masuk BPTB1 dimungkinkan banyak pemilih yang ganda atau rawan penyusup. Selain itu, pemilih yang sudah masuk dalam DPT namun sudah meninggal, Panwas merekomendasikan kepada KPU untuk tidak membuat surat undangan pecoblosan.

“Misalnya di DPT ini ada yang meninggal dunia, tidak dicoret di DPT nanti ketika hari H tidak usah dikasih surat undangan atau dilingkari. Ini yang akan masuk dalam pengawasan Panawas. Selain itu, pada daftar tambahan, memang rawan akan pemilih fiktif atau bukan warga Kota Semarang. Bisa saja mereka menyusup. Ini yang kita waspadai. Cuma itu dugaan, tapi kita akan tetap waspada,” pungkasnya. (mha/aro)