Terancam Jadi Pulau Tertutup

307
PENGEMBANGAN TIDAK JELAS: Perahu nelayan melintas di dekat pantai Kepulauan Karimunjawa. Sejauh ini Pemprov Jateng maupun Pemkab Jepara tidak memiliki masterplan pengembangan pariwisata di kepulauan tersebut. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PENGEMBANGAN TIDAK JELAS: Perahu nelayan melintas di dekat pantai Kepulauan Karimunjawa. Sejauh ini Pemprov Jateng maupun Pemkab Jepara tidak memiliki masterplan pengembangan pariwisata di kepulauan tersebut. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PENGEMBANGAN TIDAK JELAS: Perahu nelayan melintas di dekat pantai Kepulauan Karimunjawa. Sejauh ini Pemprov Jateng maupun Pemkab Jepara tidak memiliki masterplan pengembangan pariwisata di kepulauan tersebut. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PENGEMBANGAN TIDAK JELAS: Perahu nelayan melintas di dekat pantai Kepulauan Karimunjawa. Sejauh ini Pemprov Jateng maupun Pemkab Jepara tidak memiliki masterplan pengembangan pariwisata di kepulauan tersebut. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Meski menjadi salah satu destinasi andalan, pengembangan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa tidak jelas. Baik Pemprov Jateng maupun Pemkab Jepara tidak memiliki grand design pengembangan kepulauan yang terkenal dengan wisata lautnya tersebut.

Komisi B DPRD Jateng mengkritik tidak adanya masterplan pengembangan Karimunjawa ke depan. Anggota Komisi B DPRD Jateng Didiek Hardiana Prasetyo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, regulasi yang ada masih tumpang tindih, sehingga berbagai pihak mengembangkan Karimunjawa dengan kepentingannya masing-masing. ”Banyak yang berkepentingan dengan Karimunjawa karena potensi wisatanya sangat besar. Namun ketika investor masuk, sementara belum ada grand design, kawasan itu bisa menjadi rusak,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Dia mengkritik pemprov yang tidak memiliki rencana pasti pengembangan Karimunjawa. Pemprov lanjutnya, tidak memiliki masterplan mau diapakan Karimunjawa 5 tahun maupun 10 tahun ke depan. Didiek mengungkapkan sebagian wilayah kepulauan seluas 78 km2 tersebut sudah dibeli investor dan menjadi kawasan ekslusif.