KPK Duduki Kepercayaan Publik Tertinggi

244

SEMARANG – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) dari tahun 2009 hingga 2014 msih diraih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berdasar data Litbang Kompas dari metode survei jejak pendapat melalui telepon terhadap seribu responden yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Lais Abid staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di hotel Patrajasa, Semarang, Kamis (1/10). ”Data terakhir menunjukkan 70 persen kepuasan publik diraih KPK, menyusul 40 persen kepolisian, kehakiman 35 dan kejaksaan 28 persen,” kata Lais Abid.

Dalam kegiatan bertemakan evaluasi dan usulan peta jalan KPK tahun 2015-2019 tersebut, Lais mengusulkan, demi terus menjaga kepuasan dan kepercayaan publik ke depan KPK harus fokus dalam penanganan kasus grand corruption dan penguatan APH. Selain itu, lanjut Lais masih ada 3 fokus lagi yang perlu ditekankan KPK, yakni perbaikan dan optimalisasi sektor strategis dengan melanjutkan fokus pada kepentingan nasional, Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), implementasi fraud control dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. ”Empat fokus tersebut dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah KPK dari periode 2015 hingga 2019 mendatang,” tandasnya.

Berbeda dengan ICW, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah merilis penanganan kasus-kasus hukum di Jawa Tengah terbanyak masih diraih Kejaksaan dengan skor 74 persen. ”Setelah itu, disusul kepolisian 24 persen, KPK 5 kasus dan 2 persen adalah kasus lawas yang sudah tidak deteksi penanganan awalnya,” kata Koordinator KP2KKN Jawa Tengah, M. Rofiudin.

Menurut Rofiudin titik rawan terjadinya korupsi dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa, proses perizinan dan pembuatan dokumen atau surat keterangan yang sengaja berbelit-belit. ”Menyusul pengelolaan aset barang milik negara atau daerah, pengelolaan penerimaan negara, daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD seperti pajak, retribusi, denda) dan penggunaan APBD, APBN (perjalanan dinas, honor),” ungkapnya. (jks/zal/ce1)