KAI Minta Pemkot Kaji Ulang Penarikan Retribusi

Wisata Gedung Lawang Sewu

217

SEMARANG – Pemkot Semarang akan menarik pajak retribusi objek wisata Lawang Sewu, yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Penarikan retribusi akan dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mulai bulan depan. Namun kebijakan tersebut langsung disikapi sinis oleh pihak PT KAI. Sebab, selama ini pemkot dianggap tidak turut merawat bangunan bersejarah tersebut.

Kepala DPKAD Kota Semarang, Yudi Mardiana menegaskan bangunan bersejarah Lawang Sewu selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sebelum kebijakan itu diberlakukan, pihaknya telah melakukan pendataan. ”Satu dua bulan ke depan bisa dikenakan pajak. Kalau parkir kan 20 persen, dan hiburan 10 persen sesuai perdanya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis, (1/10) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, pengelola bangunan Lawang Sewu, Sapto menjelaskan pada tahun 2017 Gedung Lawang Sewu ditetapkan bangunan cagar budaya nasional melalui Permenbudpar Nomor 57 Tahun 2011. Bahkan, dalam kepemimpinan gubernur periode Bibit Waluyo menyampaikan bangunan Lawang Sewu sebagai bangunan cagar budaya. ”Jadi sebelumnya bangunan Lawang Sewu tidak terurus dan tidak ada yang ngurusi. Bahkan, dari pemkot sendiri tidak ada upaya. Pemkot tidak memberi yang seharusnya diberi. Artinya pada UU Nomor 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya, disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memiliki bangunan cagar budaya harus membantu atau memberi untuk perawatan. Tapi pemkot selama ini kan tidak,” terangnya.

Sapto mengatakan, dalam setiap tahun pendapatan Lawang Sewu masuk ke dalam PT KAI pusat. Bahkan, setiap tahun sudah dikenakan pajak pendapatan yang disetorkan langsung ke pusat. Pihaknya berharap pemkot mengkaji ulang kebijakan penarikan retribusi tersebut.

”Pendapatan Lawang Sewu masuk ke pendapatan PT KAI. Setiap tahun sudah kena pajak pendapatan. Kalau itungan-itungan itu, yang tahu kantor pusat, kan masuknya ke pusat. Jadi sebenarnya kita sudah membayar secara tidak langsung,” jelasanya.

Pihaknya juga menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan sidak atau melakukan penarikan pajak. Bahkan pihaknya juga menyayangkan pemkot telah melakukan pembiaran kondisi Lawang Sewu selama empat tahun tanpa memberikan insentif perawatan. ”Saya juga tidak tahu, tendensianya apa saya tidak tahu. Kenapa sekarang kok diutik-utik soal retribusi. Harusnya bertemu dulu tidak langsung melakukan sidak dan memutuskan. Selama 4 tahun didiamkan saja,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)