PEKALONGAN-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak menandatangani angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan Desember sebesar Rp 1.486.764. Meski angka tersebut merupakan hasil survei bersama Dewan Pengupahan yang akan dijadikan acuan penentuan UMK tahun 2016.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang juga Ketua Dewan Pengupahan, Wahyudi Pontjo Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan penolakan Apindo menandatangani KHL hasil survei.

“Apindo masih belum mau tanda tangan KHL. Nanti akan dibicarakan kembali,” tuturnya saat dihubungi usai memimpin sidang Dewan Pengupahan dengan agenda merumuskan angka UMK, Kamis (1/10) kemarin.

Sementara tiga unsur lain dalam Dewan Pengupahan yaitu serikat pekerja, akademisi dan pemerintahan, sudah menyetujui dan menandatangani KHL bulan Desember sesuai dengan hasil perhitungan dari Dewan Pengupahan.

Sedangkan untuk perumusan UMK yang dibahas dalam sidang pada Kamis (1/10), dia menyatakan belum ditemukan kesepakatan angka. Masing-masing unsur, memiliki besaran angka yang berbeda. Unsur serikat pekerja, mengajukan angka UMK 2016 sebesar Rp1.900.00, sementara Apindo mengusulkan UMK dengan besaran yang sama seperti tahun 2015 yaitu 1.291.000.

“Apindo menginginkan UMK tidak berubah, atau sama seperti tahun ini yaitu Rp 1.291.000 dengan alasan kondisi ekonomi lesu. Nanti Dewan Pengupahan akan kembali menggelar sidang. Kami harapkan secepatnya bisa ketemu sehingga bisa disampaikan kepada Pj Wali Kota Pekalongan,” kata Pontjo.

Sementara itu, Perwakilan Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan, M Shobirin mengatakan bahwa dalam sidang perumusan UMK, pihaknya berupaya mengamankan angka KHL hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. “KHL tidak bisa diubah-ubah. Itu sudah hasil kesepakatan malam itu. Apindo minta dikurangi, salah satunya dalam item sewa kamar. Mereka minta Rp 210.000, sedangkan hasil survei Rp 227.000. Tapi ini (KHL) sudah tidak bisa berubah,” tandas Shobirin. (han/ida)