TANYAKAN KASUS : Puluhan warga dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan mendatangi Kejari Kajen menanyakan kasus PSDA dan PLTMH. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYAKAN KASUS : Puluhan warga dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan mendatangi Kejari Kajen menanyakan kasus PSDA dan PLTMH. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYAKAN KASUS : Puluhan warga dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan mendatangi Kejari Kajen menanyakan kasus PSDA dan PLTMH. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANYAKAN KASUS : Puluhan warga dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan mendatangi Kejari Kajen menanyakan kasus PSDA dan PLTMH. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–Puluhan warga dari berbagai desa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pekalongan (MPP), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen Kabupaten Pekalongan, Selasa (29/9) kemarin.
Mereka menanyakan kelanjutan kasus penyimpangan 90 paket proyek senilai Rp 47 miliar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kabupaten Pekalongan, yang sedang ditangani Kejari.

Muhamad Saim, 34, warga Desa/Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa sudah hampir 4 bulan kasus tersebut ditangani oleh Kejari, namun hingga kini belum juga diumumkan siapa tersangkanya.

“Kami hanya ingin mengetahui perkembangan kasus penyimpangan 90 paket proyek yang sedang ditangani Kejari. Pasalnya, kasus pologoro PLTMH, Kejari sudah menetapkan satu tersangka, tapi kasus di Dinas PSDA dan ESDM ini justru terkesan lamban,” kata Saim.