PTSP BPJS TK Kurang Optimal

251

SEMARANG – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal di daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPJS Ketenagakerjaan, terkait dengan pengurusan perizinan operasional perusahaan hingga saat ini dirasa belum optimal dirasakan oleh para pengusaha.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengungkapkan, secara nasional jumlah perusahaan yang tercatat di kantor pelayanan pajak ada sebanyak 670 ribu perusahaan. Sayangnya yang terakuisisi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui PTSP baru sebanyak 268 ribu perusahaan.

“Selain itu jumlah Pemda yang sudah mengikuti PTSP baru sekitar 258 Pemda, dari seluruh Pemda yang ada di Indonesia,” papar Junaedi, di sela rapat koordinasi teknis pelayanan terpadu satu pintu BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng dan DIY, di Hotel Gumaya, kemarin.

Sedangkan untuk wilayah Jateng dan DIY jumlah perusahaan yang sudah terakuisisi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui PTSP ada sebanyak 200 perusahaan dengan 719 tenaga kerja dengan angkatan kerja yang berjumlah 6 juta jiwa.

Beberapa faktor yang memengaruhi kurang optimalnya proses pelayanan perizinan melalui PTSP ini, menurut Junaedi, dipicu oleh tidak samanya persepsi terkait pelayanan perizinan operasional perusahaan antara Disnaker, Badan Koordinasi Penanaman Modal di daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPJS Ketenagakerjaan. “Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk mencapai persepsi pelayanan perizinan yang sama. Sehingga perizinan yang dikeluarkan tiap-tiap PTSP tidak akan lebih besar dari jumlah akuisisi,” jelasnya.

Tepatnya, terdapat lima layanan perizinan yang disinergikan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui PTSP yaitu SIUP, HO, IUI, TDI, dan IUJK. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013, jika perusahaan belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Maka dapat dikenai sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik,” lanjutnya.

Kepala Kantor Wilayah Jateng dan DIY BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Hafiz menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperluas cakupan sosialisasi dan informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, memberikan kepastian kepada tenaga kerja atas haknya mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Sementara itu terkait jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan terbesar ditahun ini adalah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal mencapai Rp 581 milyar. Sedangkan untuk klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 27 milyar dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 33 milyar. “Untuk jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jateng dan DIY hingga kini sebanyak 42.095 perusahaan dan 3.865.207 tenaga kerja,” pungkas Achmad. (eny/smu)