Geruduk Dinsosnakertrans, Minta UMK Naik

331
TUNTUT KHL : Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPN dan SPN Kabupaten Pekalongan, menuntut kenaikan KHL di Kantor Dinsosnakertrans, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT KHL : Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPN dan SPN Kabupaten Pekalongan, menuntut kenaikan KHL di Kantor Dinsosnakertrans, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT KHL : Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPN dan SPN Kabupaten Pekalongan, menuntut kenaikan KHL di Kantor Dinsosnakertrans, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT KHL : Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPN dan SPN Kabupaten Pekalongan, menuntut kenaikan KHL di Kantor Dinsosnakertrans, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Ratusan buruh mendatangi Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pekalongan, Senin (28/9) kemarin. Mereka yang terdiri atas gabungan dari Konspirasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), menuntut adanya kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Pekalongan.

Ratusan buruh tersebut, sebelumnya sempat melakukan konvoi kendaraan bermotor dengan mambawa berbagai atribut KSPN, SPSI dan SPN di kompleks Perkantoran Pemkab Pekalongan dan menjadi perhatian warga. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh langsung mengadakan pertemuan dengan pihak Dinsosnakertrans.

Ketua KSPN Kabupaten Pekalongan, Turmudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei KHL yang dilakukan oleh KSPN pusat dan daerah, KHL yang menjadi penentu Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2015 sebesar Rp 1.271.205. Karena itu, yang ditetapkan oleh Pemkab Pekalongan, tidak lagi layak untuk diterapkan pada tahun 2016. Yang layak untuk UMK 2016 adalah sebesar Rp 1.760.465.