Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang kali ini dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, dalam sidang kasus pembunuhan, Brojol Hermawan, 32, di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Kedungpane Semarang atas dua terdakwa warga binaan LP, Kukuh Penggayuh Utomo, 24, dan Rahmadinata, 22, JPU menutup diri terhadap kuasa hukum kedua terdakwa. Bahkan, JPU juga menolak diwawancara awak media.

Sidang yang sudah berlangsung beberapa kali ini, tampak disengaja agar tidak dihadiri kuasa hukum kedua terdakwa. Kendati ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, yang dalam aturannya harus didampingi kuasa hukum. Namun majelis hakim tetap menyidangkan kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jateng, Theodorus Yosep Parera menyatakan bahwa kasus pembunuhan berat dalam setiap persidangan terdakwa, wajib didampingi kuasa hukum. ”Ketentuan itu termaktub dalam KUHAP dan sudah ada yurisprudensi dan SEMA-nya. Tertuang dalam Pasal 54 dan 56 UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP),” kata Yosep kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.