27 LKM Belum Dapat Ijin Operasional

214

SEMARANG – Sebanyak 35 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jawa Tengah berpotensi untuk dikukuhkan ijin operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Delapan diantaranya telah dikukuhnya beberapa waktu lalu.

“LKM yang potensial ada 35, termasuk di dalamnya 3 LKM syariah,namun hingga pertengahan September yang memenuhi persyaratan perizinan baru 8 LKM,”ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad.
Ia menambahkan, pengukuhan LKM ini merupakan yang pertama sejak berlakunya UU Nomor 1/2013 mengenai LKM yang mengatur bahwa Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM wajib memiliki ijin usaha dari OJK, paling lambat 8 Januari 2016. “Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling serius dalam menjalankan amanat UU LKM, mulai dari inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum hingga berhasil mendata lebih dari 11.000 LKM,”ujarnya.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jateng ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Sehingga UU LKM dapat dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dan tujuan untuk pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Ia menambahkan, sesuai UU yang mengamanatkan OJK untuk mengatur, membina dan mengawasi LKM, pembinaan dan pengawasan LKM pada tahap awal oleh OJK terutama ditujukan untuk penguatan atau pemberdayaan LKM melalui program pelatihan kepada pengurus LKM yang sudah berijin. “Dalam rangka keungan inklusif, OJK akan mensinergikan LKM dengan lembaga keuangan lain yang berada dalam pembinaan dan pengawasan OJK. Antara lain LKM dapat menjadi agen bank dalam laku pandai, menjadi agen pemasaran asuransi mikro dan produk lembaga keuangan lainnya,” tambahnya.(dna/fth)