Soal PLTU, Tiga Kades Merasa Diabaikan

246

BATANG-Tiga kepala desa (Kades) yang lahan desa terdampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, menuntut kepada Pemkab Batang untuk transparan dalam pembangunan PLTU di wilayahnya. Yakni, Kades Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kades Karanggeneng, Kades Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Pasalnya sejak awal adanya proyek PLTU dan melakukan pembebasan tanah, pihak Pemkab Batang tidak pernah mengajak berkomunikasi. Namun ketika sebagian besar lahan di desanya tidak bisa dibebaskan dan ada masalah, pihak desa justru disalahkan.

Kades Karanggeneng, Walyono, mengatakan bahwa masih ada 47 warga desanya dengan luas lahan 6 hektare yang belum mau melepaskan lahannya untuk proyek PLTU. Namun kondisi tersebut diperkeruh adanya pihak ketiga yang memanfaatkan pembebasan lahan, hingga warga bersedia melepaskan lahan dengan harga Rp 75 ribu per meter. Namun akhirnya harga naik terus hingga mencapai Rp 600 ribu per meter.

“Pemerintah dalam hal ini Bupati Batang dan Gubernur Jateng, tidak pernah mengajak duduk bersama berembug dengan kades, bagaimana caranya agar warga desa mau melepaskan lahannya tanpa timbul masalah,” ungkap Walyono.

Bahkan, kata Walyono, setelah kunjungan Presiden RI Jokowi pada Agustus lalu, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pembembasan lahan PLTU yang belum selesai. Atau upaya menentukan langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh kades yang terdampak PLTU.

Hal senada disampaikan Kades Ujungnegoro, Budi Arifin. Menurutnya jika Bupati Batang mau turun ke tiga desa membicarakan soal PLTU dari hati ke hati dengan warga dan menyampaikan informasi terkini tentang proyek PLTU, pihaknya yakin warga akan memahami dan bersedia melepaskan lahannya.