Panwas Melempem Tertibkan APK Ilegal

155

KINERJA penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Boyolali patut dipertanyakan. Sampai kemarin, belum ada tindakan tegas terhadap alat peraga kampanye (APK) ilegal dan beredarnya mobil branding yang membuat gambar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Padahal, sebelumnya panwaslu berjanji akan menindak tegas keberadaan mobil branding tersebut.

Padahal menurut Peraturan KPU Nomor 7 menyebutkan bahwa APK paslon yang boleh dipasang hanya yang dicetak dari KPU. Selain itu, hasil rapat antara Panwaslu, Pemkab, Asisten 1 Sekda, Kesbangpol, Dishubkominfo, Satpol PP, KPUD Boyolali, Polres, Kodim dan tim pemenangan paslon pada Rabu (16/9) lalu telah ditegaskan bahwa mobil branding tidak diperbolehkan. Sebab, dalam undang undang dan PKPU telah diatur bahwa mobil branding tidak diperbolehkan.

Pantauan Jawa Pos Radar Solo, baliho ilegal dengan ukuran besar banyak bertebaran di mana-mana. Mobil branding juga semakin banyak berkeliaran di jalan. Termasuk mereka bebas keluar masuk kantor instansi Pemkab Boyolali. Tidak hanya yang berplat Boyolali saja, namun ada juga mobil dengan plat luar kota juga tak luput dari branding salah satu paslon.

Ketua Panwaslu Boyolali Narko Nugroho mengatakan, untuk menertibkan mobil branding itu akan dilaksanakan bersama-sama. Sebab, tidak bisa panwaslu bekerja sendiri untuk menertibkan mobil branding yang berkeliaran di jalan.

“Karena itu, akan melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan penertiban mobil branding itu. Kan harus ada yang menyetop mobil, terus ada yang mengamankan jalannya. Untuk itu harus ada koordinasi dengan instansi-instansi terkaitm,” terang Narko.

Meski telah ada kesepakatan untuk menertibkan mobil branding dan baliho liar, namun hingga saat ini belum ada koordinasi lanjutan terkait pelaksanaannya. Hal itu membuat mobil branding paslon masih berkeliaran di mana-mana. Padahal, sejumlah daerah seperti di Solo dan Sragen, keberadaan mobil branding ini sudah ditertibkan. “Hingga hari ini (kemarin) belum ada koordinasi lagi terkait waktunya kapan. Karena kesibukan masing-masing instansi Sehingga belum ketemu waktu yang pas,” jelas Kepala Satpol PP Boyolali Choirudin.

Choirudin menambahkan bahwa untuk melaksanakan penertiban itu butuh waktu yang tepat antara beberapa instansi untuk bersama-sama menertibkan. Sehingga ada kesinambungan antarpenegak hukum dengan penyelenggara pemilu. (wid/bun/JPG/aro)