SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng menilai Pemprov Jateng hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan ataupun jembatan, sehingga mengurangi anggaran di sektor lain. Bahkan, berimbas dengan bertambahnya angka kemiskinan di Jateng. Karena itulah, Pemprov Jateng diingatkan agar tidak melupakan pembangunan infrastruktur nonfisik di wilyah Jateng.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan bahwa dua tahun memimpin, Gubernur Ganjar Pranowo lebih fokus infrastruktur fisik. Padahal di Jateng infrastruktur nonfisik sangat dibutuhkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat Jateng. ”Kalau fisik sejauh ini 80 persen sudah bagus. Tahun depan mestinya lebih difokuskan nonfisik untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” katanya.

Ia mencontohkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, kelompok usaha bersama, peningkatan SDM pengusaha pemula atau mencetak pengusaha-pengusaha muda di Jateng. Alokasi infastruktur tahun 2016 yang mencapai Rp 2,5 triliun harus benar-benar dimanfaatkan. ”Kalau hanya fokus fisik, ternyata berdampak pada kemiskinan di Jateng yang tinggi. Artinya, Pemprov Jateng kurang perhatian terhadap penduduk miskin,” tandasnya.

Bahkan, anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf menilai Pemprov Jateng tidak serius mengatasi masalah kemiskinan di Jateng. Buktinya, anggaran pengentasan kemiskinan di lintas SKPD tidak lebih dari Rp 1 triliun. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 2,5 triliun. ”Saya melihat pemprov hanya fokus infrastruktur jalan dan jembatan, harusnya tidak mengabaikan sektor lain,” tambahnya.

Karena itulah, dewan mendesak Gubernur Jateng lebih bijak dalam mengambil berbagai kebijakan di Jateng. Pasalnya, dengan meningkatkan angka kemiskinan, membuktikan Ganjar mengabaikan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin, mestinya Pemprov Jateng bisa mengentaskan kemiskinan sebagai tolok ukur kesejahteraan rakyat. Apalagi, saat ini angka kemiskinan di Jateng semakin bertambah dan kondisi ekonomi masyarakat sulit. ”Infastruktur bagus, tapi jangan mengabaikan yang lain. Infrastruktur untuk petani dan nelayan harus dipikirkan,” tambahnya. (fth/ida/ce1)