DEMAK- Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) kemarin melakukan audiensi dengan KPUD setempat. Mereka mempertanyakan terkait dana kampanye hingga soal alat peraga kampanye (APK) yang dinilai dipasang tidak pada tempatnya, serta kualitas bahan APK yang cepat rusak dan ambruk.

Koordinator FKRMD, Rifai, mengungkapkan, banyak APK yang mengalami kerusakan setelah dipasang. “APK dipasang belum ada satu bulan. Tapi, hampir semua sudah rusak,”katanya.

Rifai juga mempertanyakan mekanisme lelang APK tersebut. “Mestinya, ada mekanisme kontrol dan standar operasional yang jelas terkait pemasangan APK itu. Kita melihat APK utamanya spanduk banyak yang molor karena bahannya tipis,”ujarnya.

Ketua KPUD Demak, Mahmudi, menuturkan, pemasangan APK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Menurutnya, kerusakan APK di antaranya akibat angin kencang, dan ada yang hilang karena di luar kemampuan untuk mengawasi.

“Kita tidak mungkin mengawasi 24 jam. Kewajiban KPUD hanya sampai pemasangan. Setelah itu, menjadi tanggung jawab bersama,”katanya.

Dia menambahkan, untuk pengadaan APK itu dilakukan dengan penunjukan langsung untuk anggaran di bawah Rp 200 juta, dan dengan mekanisme lelang untuk anggaran di atas Rp 200 juta. Lelang dilakukan melalui proses LPSE, sehingga KPUD tidak tahu siapa pemenangnya.

Sekretaris KPUD Demak, Murtiningsih, mengatakan, anggaran pilkada untuk KPUD sebesar Rp 16,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp 1,2 miliar di antaranya untuk pengadaan APK, deklarasi paslon, fasilitas bahan kampanye, debat paslon dan doa pilkada. Untuk umbul-umbul dianggarkan Rp 69 juta, pembuatan spanduk dan baliho sebesar Rp 129,7 juta, bahan kampanye berupa brosur dan leaflet sebanyak 291.101 lembar senilai Rp 388 juta dan sebagainya. (hib/aro)