Diperas Oknum, Takut Terima DAK

90 Kepala SD Dikumpulkan Kejari

195
PEYULUHAN HUKUM : Kepala SD se-Kabupaten Pekalongan saat mendengarkan penyuluhan hukum oleh Kejari Kajen Pekalongan, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kajen, Selasa (22/9) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEYULUHAN HUKUM : Kepala SD se-Kabupaten Pekalongan saat mendengarkan penyuluhan hukum oleh Kejari Kajen Pekalongan, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kajen, Selasa (22/9) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEYULUHAN HUKUM : Kepala SD se-Kabupaten Pekalongan saat mendengarkan penyuluhan hukum oleh Kejari Kajen Pekalongan, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kajen, Selasa (22/9) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEYULUHAN HUKUM : Kepala SD se-Kabupaten Pekalongan saat mendengarkan penyuluhan hukum oleh Kejari Kajen Pekalongan, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kajen, Selasa (22/9) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Sebanyak 90 Kepala Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Pekalongan, dikumpulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen Kabupaten Pekalongan, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Pemkab Pekalongan, Selasa (22/9) kemarin. Menyusul akan adanya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp 14,5 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang.

Sebelumnya, mereka pernah menolak kucuran DAK tahun 2014, karena takut akan terjerat hukum lantaran dianggap salah mengelola DAK. Selain itu, mereka juga takut dengan banyaknya oknum wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHP) yang meminta sejumlah uang.

Kepala SD Negeri Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Warsito, mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan DAK tahun 2014, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) sempat dibuat pusing oleh ulah oknum wartawan dan LSM serta Tim PHP yang meminta sejumlah uang kepada Kepsek penerima DAK. Bahkan, jika tidak diberi, mereka mengancam akan melaporkan ke Kejari Kajen dengan tuduhan tidak mengelola DAK sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).