SEMARANG – Penyerapan anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang, masih minim. Disinyalir sejumlah pejabat yang ada di dalamnya paranoid tidak bisa melaksanakan proyek sesuai target yang direncanakan, dan terjerat kasus hukum.

Mandeknya sejumlah proyek PSDA ESDM diduga setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi pembangunan kolam retensi Muktiharjo, yang menyeret pimpinan dinas, sekretaris, dan sejumlah pihak, yang saat itu terlibat dalam pembangunan. Ketakutan para pegawai dinas terbukti dengan rencana pembangunan Polder Banger yang sudah dianggarkan puluhan miliar, namun juga belum dituntaskan.

Sejumlah upaya dan dorongan dilakukan Pj Wali Kota Tavip Supriyanto kepada SKPD yang penyerapan anggarannya kurang maksimal. Seperti PSDA ESDM. Tavip meminta agar dinas terkait bergerak merealisasikan pembangunan sesuai dengan aturan yang ada. Termasuk melanjutkan pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, yang selama ini terbengkalai.

Sebagai langkah cepat, Tavip menunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas PSDA ESDM yang baru, yakni Ayu Entys. Sebelumnya dia adalah Asisten Administrasi Pembangunan dan Ekonomi Setda Kota Semarang. ”Kami meminta Bu Ayu Entys segera melakukan langkah administratif, seperti koordinasi dengan berbagai instansi lain untuk segera melanjutkan kembali pembangunan kolam retensi di Kelurahan Muktiharjo Kidul,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Menurutnya, penyerapan anggaran pada Dinas PSDA-ESDM sangat rendah. Masih di bawah ideal yakni 66 persen. ”Bahkan, sampai sejauh ini hingga akhir Agustus hanya terealisasi 20 persen,” bebernya.

Sementara, Ayu Entys mengatakan, pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul tahap dua sudah dilelangkan dan sedang dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum dengan alasan pembangunan tahap satu bermasalah hukum. Pihaknya berharap, koordinasi dengan penegak hukum ini segera ada hasilnya. ”Supaya tidak menimbulkan masalah baru, sehingga kami konsultasikan dengan aparat hukum. Kan ini menyatu, tahap satu sudah selesai dan bermasalah hukum, tahap dua sudah kita lelangkan. Tapi pekerjaan tahap dua ini boleh dikerjakan atau tidak kami belum tahu. Kami masih menunggu dari pihak kejaksaan,” ungkapnya.

Pagu anggaran untuk pembangunan tahap dua ini sekitar Rp 2 miliar lebih meliputi pekerjaan pembangunan pagar, pemasangan paving, lampu penerangan, dan sedikit pembersihan kolam. ”Meskipun pemenang lelangnya sudah ada, tapi ini sedang dievaluasi oleh aparat penegak hukum, apakah boleh dilanjutkan atau tidak,” katanya.

Pihaknya tidak bisa memastikan pekerjaan tahap dua terselesaikan dalam tahun 2016 ini dengan alasan singkatnya waktu yang tidak memungkinkan. Namun demikian, jika nanti aparat hukum mempersilakan pekerjaan dilanjutkan, pihaknya akan mengembalikan kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. ”Apabila kontraktor tidak sanggup, maka (anggaran) kami kembalikan kepada negara, kita rencanakan untuk tahun berikutnya. Karena tahun anggaran kan tidak bisa diundur, sehingga kita sesuaikan dengan sisa hari yang ada untuk bekerja,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)