Oleh: Djoko Setijowarno

KECEROBOHAN aparat pemerintah kembali muncul ketika membangun pekerjaan infrastruktur jalan. Sekarang terulang lagi di Kota Semarang, ketika Pemkot Semarang bersemangat membangun underpass Jatingaleh yang diyakini dapat mengatasi kemacetan lalu lintas.

Hal yang dilakukan pertama oleh pemilik pekerjaan dengan menutup akses pejalan kaki yang terletak di atas jembatan dengan pagar seng. Sangat tidak etis dan jelas melanggar aturan. Penyelenggara pekerjaan dapat dituntut pidana kurungan atau denda oleh warga yang sering menggunakan fasilitas pejalan kaki tersebut.

Dengan tidak tersedianya fasilitas pejalan kaki, akan sangat rawan terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki. Pejalan kaki akan menggunakan badan jalan dan dapat diserempet kendaraan bermotor yang berlalu-lalang. Pejalan kaki perlu mendapatkan perlindungan secara fisik. Terlebih paling banyak menggunakan adalah pelajar, lanjut usia, dan wanita.

Perlu belajar dengan proyek MRT di Jakarta yang tidak menghilangkan fasilitas bagi pejalan kaki. Bahkan, karena sempit, diberi pagar pembatas sebagai pelindung keselamatan pejalan kaki. Jangan dipikirkan dalam benak pemilik pekerjaan, bawah yang berjalan kaki sedikit, sehingga tidak masalah jika dihilangkan selama masa pekerjaan.