Waspadai Mobilisasi PNS

155

SEMARANG – DPRD Jateng mendesak KPU dan Panwaslu melakukan pemantauan ketat dalam Pilkada Desember mendatang. Sebab, bukan tidak mungkin bakal terjadi mobilisasi PNS mengingat banyak calon incumbent yang ikut maju dalam pilkada.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, sejumlah kepala daerah masih memiliki peranan cukup kuat dalam birokrasi. Otomatis, ini membuat peluang untuk mobilisasi PNS agar ramai-ramai untuk mendukung calon petahana. Untuk itulah, KPU dan Panwaslu harus lebih aktif dan ketat dalam memantau pilkada. ”Harus diwaspadai gerakan mobilisasi PNS dalam pilkada,” katanya, kemarin.

Sriyanto mencontohkan, di daerah Solo, Boyolali, dan Sukoharjo saat ini posisi kepala daerah dijabat sekretaris daerah (sekda). Kepala daerah sementara yang dari sekda dikhawatirkan akan melakukan balas jasa terhadap incumbent atau petahana wali kota dan bupati. ”Ini kan cukup riskan, apalagi di tiga daerah itu calon kepala daerahnya incumbent semua,” imbuhnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD mengatakan, mobilisasi PNS bisa saja terjadi, mengingat banyaknya incumbent yang maju dalam pilkada. Untuk itu, KPU dan Panwaslu harus benar-benar aktif dan ketat dalam melakukan pengawasan. ”Harus diwaspadai penggerakan PNS. Mereka kan harus netral dan tidak boleh berpihak pada satu calon,” katanya.

Ali Mansur menambahkan, para calon kepala daerah diminta untuk bersaing dengan sehat. Apalagi, saat ini untuk kampanye sudah difasilitasi negara dan semua dibuat sama. Artinya, ini merupakan langkah bagus agar calon kepala daerah ke depan diharapkan tidak terjebak dalam praktik korupsi. ”Dengan kampanye dibiayai jelas mereka calon kepala daerah ketika jadi benar-benar mengabdi untuk rakyat,” tambahnya. (ric/ce1)