Dituntut Miliki Keterampilan Politik

Peran DPD Belum Kuat

261

Untuk mengembalikan fungsi dan peran DPD, lanjut Teguh, dibutuhkan amandemen konstitusi negara. Hanya saja, langkah tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat karena membutuhkan proses yang panjang. ”Dari beberapa informan yang kami wawancarai, menegaskan seharusnya DPD memiliki keterampilan politik untuk melakukan berbagai komunikasi dan jaringan politik di luar DPR RI,” beber Teguh yang mengaku masih butuh penyempurnaan dalam penelitiannya ini.

Komunikasi dimaksud, sambung Teguh, adalah dengan cara membantu langsung mendampingi masyarakat melalui jalur nonpolitik. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang belum terwakili oleh partai politik karena memang belum atau tidak termasuk dalam kelompok aktor politik yang sudah memiliki hak suara. ”Ini untuk membuat simpati dan menaikkan bargaining mereka,” tandasnya.

Hal tak jauh beda diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Joyo Supeno. Menurutnya, melihat fungsi wewenang dan tugas serta peran DPD saat ini sebagai kontributor usulan, pembahasan, pertimbangan, dan penyerahan hasil pengawasan kepada DPR, maka sudah sepatutnya DPD memainkan peran lebih.

”Tidak hanya sebagai kontributor, namun sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan undang-undang. Perlu dilakukan perubahan dalam konstitusi dengan memasukkan DPD menjadi salah satu tiga pilar kekuasaan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI Bambang Sadono yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pendampingan masyarakat. Misalnya korban kebakaran Pasar Johar, sengketa lahan PRPP, dan lain sebagainya. (fai/ric/ce1)