Dituntut Miliki Keterampilan Politik

Peran DPD Belum Kuat

199
BUTUH DUKUNGAN: Anggota DPD RI Bambang Sadono saat memberikan sambutan pada Mid Report Penelitian Fungsi Pengawasan DPD RI di kampus FISIP, Undip, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUTUH DUKUNGAN: Anggota DPD RI Bambang Sadono saat memberikan sambutan pada Mid Report Penelitian Fungsi Pengawasan DPD RI di kampus FISIP, Undip, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUTUH DUKUNGAN: Anggota DPD RI Bambang Sadono saat memberikan sambutan pada Mid Report Penelitian Fungsi Pengawasan DPD RI di kampus FISIP, Undip, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai wakil rakyat selama ini dinilai belum cukup efektif dalam proses kebijakan nasional. Sebab dari segi konstitusional, DPD memiliki kewenangan terbatas dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh sebab itu, keberadaannya perlu mendapatkan penguatan terutama dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono dalam seminar Mid Report Penelitian Fungsi Pengawasan DPD RI yang digelar di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (18/9).

Teguh menjelaskan, sebagai produk reformasi, DPD memiliki posisi yang sama dengan DPR RI. Akan tetapi, keberadaannya selama ini masih dianggap sebagai wakil rakyat kelas kedua karena mekanisme pengambilan keputusan tetap pada DPR. ”Maka tidak heran jika kemudian DPD disebut juga sebagai co-legislator,” imbuhnya.