SOSIALISASI: Kakanwil DJP Jateng I Dasto Ledyanto saat memberikan pengarahan di depan para pemuka agama tentang pentingnya pajak bagi negara. (IST)
SOSIALISASI: Kakanwil DJP Jateng I Dasto Ledyanto saat memberikan pengarahan di depan para pemuka agama tentang pentingnya pajak bagi negara. (IST)
SOSIALISASI: Kakanwil DJP Jateng I Dasto Ledyanto saat memberikan pengarahan di depan para pemuka agama tentang pentingnya pajak bagi negara. (IST)
SOSIALISASI: Kakanwil DJP Jateng I Dasto Ledyanto saat memberikan pengarahan di depan para pemuka agama tentang pentingnya pajak bagi negara. (IST)

SEMARANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I hingga akhir tahun 2015 menargetkan penerimaan pajak Rp 28,1 triliun. Guna mencapai target tersebut berbagai cara ditempuh. Salah satunya dengan menggandeng para pemuka atau tokoh agama di Jawa Tengah, untuk turut serta mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto bekerja sama dengan Keuskupan Agung Semarang, mengadakan Sosialisasi Perpajakan kepada para Romo dan Suster di paroki lingkungan Keuskupan Agung Semarang. Acara diselenggarakan, di Gereja Katolik Santo Petrus, Gubug, kabupaten Grobogan. Dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, DJP memberikan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak.

Wajib Pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak atau sudah melaporkan dan membayar pajaknya tapi belum benar diberi kesempatan untuk membetulkan, melaporkan, dan membayar kekurangan pajaknya. Sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tersebut akan dihapuskan. “Kami berharap Romo dan Suster secara aktif ikut berpartisipasi untuk mengajak dan menggugah jemaat masing-masing agar tidak menjadi free rider yang hanya ikut menikmati kue pembangunan, namun tidak mau berkontribusi membayar pajak, serta memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak yang hanya diberikan di tahun 2015,” tutur Dasto Ledyanto.

Menurutnya adanya Tahun Pembinaan WP, diharapkan kesadaran dan kepatuhan WP dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT semakin meningkat Hal ini penting mengingat 70 persen pembangunan negara ini dari hasil pajak. (tya/smu)