Tuntut Jokowi Stabilkan Ekonomi

200
BAKAR BAN : Puluhan pendemo yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah membakar ban bekas di luar pagar gedung DPRD Jateng, kemarin. Mereka menuntut Presiden Jokowi memperbaiki kondisi perekonomian. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAKAR BAN : Puluhan pendemo yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah membakar ban bekas di luar pagar gedung DPRD Jateng, kemarin. Mereka menuntut Presiden Jokowi memperbaiki kondisi perekonomian. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAKAR BAN : Puluhan pendemo yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah membakar ban bekas di luar pagar gedung DPRD Jateng, kemarin. Mereka menuntut Presiden Jokowi memperbaiki kondisi perekonomian. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAKAR BAN : Puluhan pendemo yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah membakar ban bekas di luar pagar gedung DPRD Jateng, kemarin. Mereka menuntut Presiden Jokowi memperbaiki kondisi perekonomian. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah, Senin (14/9) melakukan aksi di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang terus melemah.

“Stabilisasi ekonomi harga mati. Kami Gerakan Pemuda Islam menuntut Presiden Jokowi segera merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang telah dibuat untuk memperkuat nilai tukar rupiah,” ungkap Kordinator Aksi, Nur Hamdi dalam salah satu orasinya.

Dijelaskan Hamdi, kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi momok bagi masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi naik, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, dan yang paling menyedihkan bertambahnya hutang negara kepada Bank Dunia. “Kami mencatat setidaknya ada 26.506 karyawan terkena PHK per 25 Agustus 2015, dan utang luar negeri pada akhir Mei 2015 mencapai 302 miliar dolar AS,” imbuhnya.

Ia mengaku sengaja mendatangi kantor DPRD Jateng agar tuntutan mereka didengar oleh para wakil rakyat yang ada di dalamnya. Sehingga mereka membantu menyampaikan kepada pemerintah pusat perihal berbagai keluhan rakyatnya. “Kami sengaja tidak kuliah agar mereka tidak terus menangis dan menjerit,” tandasnya.