Pembahasan Upah Minimum Masih Alot

156

SEMARANG – DPRD Jateng meminta Pemprov maupun Pemkab/Pemkot menjadi penengah dalam penetapan Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) di Jateng. Sebab, pembahasan UMK yang saat ini masih dilakukan di daerah dipastikan alot. Bahkan, belum semua daerah menyatakan sepakat dengan nominal Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Joko Purnomo mendesak Pemprov serta pemerintah kabupaten/kota tidak memihak satu pihak. Baik pihak pengusaha maupun buruh. “Pemerintah harus berada di tengah, bisa menyelesaikan masalah UMK ini. Sebab saya kira pembahasan bakal alot, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang,” katanya, kemarin.

Joko meminta pemerintah harus melakukan pendekatan kepada pengusaha dan buruh. Sebab, keduanya sama-sama saling membutuhkan. Jangan sampai ada gelombang unjuk rasa kaum buruh karena menilai UMK tidak layak. Pun begitu, jangan sampai ada gelombang PHK yang dilakukan pengusaha karena kewalahan memenuhi permintaan UMK buruh. “Dalam posisi seperti ini peran pemerintah harus benar-benar bisa dirasakan. Harus mengedepankan pendekatan persuasif,” imbuhnya.

Dewan mengingatkan, jangan sampai persoalan pembahasan UMK ini dimanfaatkan sekelompok orang demi kepentingan pribadi. Apalagi, situasinya mendekati Pilkada serentak di 21 daerah se Jateng. “Jangan sampai isu ini digunakan untuk kepentingan sekelompok orang. Pemerintah harus benar-benar berperan aktif,” tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi (Disnakertransduk) Jateng, Wika Bintang mengaku sejauh ini memang pembahasan UMK masih alot di daerah. Pihaknya berharap persoalan itu segera selesai dan usulan angka UMK yang dikirimkan ke gubernur hanya satu angka. Untuk penyerahan batas akhir UMK dari Bupati/Wali Kota ke Gubernur 1 Oktober 2015 mendatang.

“Setelah itu baru dibahas dewan pengesahan provinsi dan pengesahan UMK 2016 dilakukan 20 November 2015. Kami inginnya ada titik temu dan hanya satu angka,” katanya. Wika juga mengkritisi hasil survey KHL di daerah. Sebab di beberapa daerah nominal hasil survey ada yang berbeda-beda, meskipun dengan komponen yang sama. Ia berharap pengusaha dan buruh bisa segera mencapai kata sepakat agar pembahasan tidak berlarut-larut. “Perusahaan harus menerapkan skala upah agar buruh yang masa kerjanya satu tahun dengan dua tahun berbeda,” tambahnya. (fth/ric)