SEMARANG – Wacana DPRD Jateng mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Ganjar Pranowo tampaknya akan kembali pupus. Selain suara dewan terbelah, wakil rakyat beralasan saat ini akan berkonsentrasi pada pembahasan RAPBD murni 2016.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengungkapkan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengajukan interpelasi atas langkah Genjar menjual saham jalan tol Semarang-Solo (SS) tersebut. Sebab dalam minggu ini, dewan masih berkonsentrasi dengan pembahasan RAPBD 2016. “Kami tidak ingin latah interpelasi. Saya berpendapat ada yang lebih penting yaitu pembahasan RAPBD murni 2016,” katanya.

Ketua DPW PPP Jateng tersebut juga tidak ingin pengajuan hak interpelasi dewan menimbulkan kegaduhan dalam pemerintahan. Bukan rahasia lagi, komunikasi politik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan DPRD Jateng saat ini cukup buruk. Masruhan juga enggan niat dewan menginterpelasi Ganjar bersifat politis. “Jangan sampai dituding wacana interpelasi ini untuk menaikkan nilai tawar DPRD dalam pembahasan APBD. Karena itu kami memilih stop dulu,” kata dia.

Dia sepakat wacana interpelasi tersebut dimatangkan dulu dengan pembahasan di tingkat pimpinan dewan. Sehingga nantinya interpelasi menjadi sikap resmi dewan. “Jika nanti interpelasi diajukan harus jadi sikap dewan secara keseluruhan. Bukan interpelasi Masruhan atau Ahmadi (Wakil Ketua DPRD Jateng),” tandasnya.

Lebih lanjut dia yakin Ganjar terbuka dan demokratis dalam menerima interpelasi dewan. “Sehingga tidak masalah ada interpelasi. Tidak ada salahnya bertanya. Dan Gubernur harus memberikan penjelasan,” terangnya.

Wacana interpelasi bergulir dari langkah Pemprov Jateng melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) yang menjual saham tol SS. PT SPJT sebelumnya memiliki 26,09 persen saham tol SS dan kini tinggal 1,09 persen setelah dijual. Saham milik Pemprov Jateng tersebut dijual kepada PT Astartel Nusantara dari Jakarta senilai Rp 780 miliar.

Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak menjadi penggagas interpelasi. ”Saya tak ingin konflik yang akan mengarah ke penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Jateng ini pengusungnya dari Fraksi PDIP. Sebab Gubernur Ganjar Pranowo juga dari PDIP,” ungkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto.

Terkait konflik yang mengemuka di media massa antara Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bambang mengaku telah melakukan klarifikasi. Menurutnya, selaku Ketua DPRD, Rukma hanya mengakomodasi usulan dari para pengguna hak interpelasi. Tentunya berdasarkan mekanisme dalam tata tertib dewan. ”Bila aspirasi tak ditindaklanjuti ya pimpinan dewan yang salah. Yang jelas Fraksi PDIP bukan pemrakarsa,” imbuhnya. (*/ric)