Perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan saat beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Pekalongan di gedung dewan kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
Perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan saat beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Pekalongan di gedung dewan kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
Perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan saat beraudiensi dengan anggota DPRD Kota Pekalongan di gedung dewan kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan yang kecewa dengan lemahnya pengawasan oleh anggota dewan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan kembali menggeruduk gedungDPRD, Senin (7/9).

Audiensi digelar di Ruang Sidang Komisi B. Perwakilan buruh ditemui anggota Komisi C yakni Sujaka Martana, Nurhadi dan Wakil Ketua DPRD Ismet Inonu. Dalam kesempatan tersebut SPN juga menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan buruh lainnya. Seperti dampak melemahnya rupiah yang mengakibatkan stabilitas ekonomi menjadi kacau, menolak upah murah, dan menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing. Selain itu buruh juga meminta agar DPRD bisa mendesak pemerintah pusat untuk melakukan revisi Permenaker Nomor 13 Tahun 2012.

Wakil Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan, Arifiyanto yang ditemui pasca audensi, menegaskan bahwa Perda ketenagakerjaan belum seluruhnya dijalankan oleh perusahaan di Kota Pekalongan. “Tidak dijalankannya Perda, berdampak pada tingkat kesejahteraan buruh yang rendah. Untuk itu, kami meminta agar penegakan aturan hukum yang diatur Perda bisa benar-benar dijalankan,” tegasnya.