SEMARANG – Meski berkali-kali mendapat kritikan tajam dari kalangan DPRD Jateng terkait penjualan saham tol, Gubernur Ganjar Pranowo tetap bergeming. Ia menegaskan apa yang dilakukan sudah tepat untuk menyelamatkan aset dari penurunan nilai (delusi) yang terjadi terus-menerus.

”Kalau tidak (dijual) akan terus terdelusi. Karena kita harus setor yang totalnya mencapai satu triliun. Lha wong setor perbankan saja dikurangi. Pilih mana, punya uang untuk (pertahankan) tol atau memperbaiki infrastruktur rakyat. Kalau saya pilih yang kedua,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ganjar membantah anggapan dewan yang menyatakan bahwa pemprov mulai mendapatkan keuntungan seiring mulai beroperasinya jalan tol Semarang-Bawen. Menurutnya, anggapan tersebut salah karena keuntungan baru akan didapatkan pada 2023 mendatang. ”Maka politik pendahulu saya yang ikut dulu sudah tepat. Ketika sudah jadi, (sahamnya) kita tarik,” imbuhnya.

Ditambahkan Ganjar, beberapa keuntungan atas penjualan saham tersebut untuk investasi jangka panjang. Uang yang dikelola PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) selaku perusahaan daerah itu selanjutnya digunakan untuk cadangan pangan. Selain itu juga untuk pengelolaan hulu minyak. ”Pengembalian negara lebih cepat, bisa belanja lebih tepat,” tandasnya.

Oleh karena itu, Ganjar mengaku tidak percaya jika DPRD Jateng menyatakan tidak setuju terkait penjualan saham tol tersebut. Menurutnya, hanya beberapa anggota dewan yang menyatakan ketidaksetujuannya. ”Sebelum penjualan saya sudah pernah dipanggil (dewan). Ada risalahnya dalam satu rapat berikut siapa yang menanyakannya. Bahkan, saat itu kita disuruh melakukan percepatan (penjualan) agar tidak terjadi bleeding (babak belur),” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD Jateng mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam pelepasan aset jalan tol tersebut. Selain tidak dilibatkan, dewan juga tidak diberitahukan jika aset SPJT sudah dijual dengan harga Rp 780 miliar. ”Saya tidak pernah merasa dilibatkan, tahu-tahu sudah dijual. Padahal untuk menjual aset harus ada kajian mendalam tidak asal jual,” ungkap Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto dan seluruh anggota Komisi juga mengaku tidak dilibatkan. Meski sempat memberi saran, tapi untuk penjualan 25 persen tersebut sangat disayangkan. (fai/ric/ce1)