BEBAN BERTAMBAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat melakukan penandatanganan berita acara serah terima dengan bupati/wali kota yang memiliki SLB Negeri. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BEBAN BERTAMBAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat melakukan penandatanganan berita acara serah terima dengan bupati/wali kota yang memiliki SLB Negeri. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BEBAN BERTAMBAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat melakukan penandatanganan berita acara serah terima dengan bupati/wali kota yang memiliki SLB Negeri. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sebanyak 37 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang tersebar di Jawa Tengah kini menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) setelah sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan ini sebagai wujud ketaatan terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nurhadi Amiyanto dalam acara penandatanganan naskah berita acara serah terima penyerahan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah luar biasa dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Selasa (8/9).

Nurhadi menjelaskan, dengan adanya pengalihan tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan dan penyelenggaraan 37 SLB Negeri di Jawa Tengah secara otomatis akan beralih ke Pemprov Jateng. Objek pengalihan kewenangan meliputi pegawai, sarana prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D).

”Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh tim pengalihan provinsi dan kabupaten/kota, nilai sarana prasarana sebagai objek yang diserahkan sebesar Rp 78.477.420, 332. Objek tersebut terdistribusi dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak,” bebernya.