SEMARANG – Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah berharap konsultan pajak dapat lebih meningkatkan peran mereka dalam mengingatkan para wajib pajak terkait peluang penghapusan sanksi di tahun ini. Sebab, tahun depan penghapusan sanksi sudah tidak diberlakukan.

Direktur P2 Humas DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama mengatakan, tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun wajib pajak. Di tahun ini juga sebagian sanksi untuk wajib pajak dihapuskan, selama mereka melaporkan dan membayar pokok pajaknya. “Tahun 2016 sudah tidak ada penghapusan sanksi lagi. Kalau dihitung 40-50 persen dari pokok pajak cukup besar,” ujarnya di sela sosialisasi perpajakan Melangkah Bersama Menuju Kemandirian Bangsa, kemarin (7/9).

Oleh karena itu, ia berharap para konsultan pajak dapat memaksimalkan peran mereka. Salah satunya dalam mengingatkan para wajib pajak terkait tahun wajib pajak ini. Khususnya dalam memanfaatkan peluang penghapusan sanksi pajak.

Selain mengingatkan hal tersebut, lanjutnya, para wajib pajak juga dapat memanfaatkan sebanyak seribu lebih konsultan pajak di seluruh Indonesia ini untuk berkonsultasi seputar perpajakan. Baik terkait aturan-aturan, sanksi maupun hal-hal terbaru lainnya tentang pajak. “Para konsultan pajak ini bertugas membantu para wajib pajak agar lebih memahami ketentuan perpajakan. Karena berdasarkan data yang ada, kepatuhan para wajib pajak masih sangat rendah. Baru sekitar 50 persen saja. Dengan adanya konsultan pajak, diharapkan kepatuhan akan meningkat,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya juga tetap melakukan pengawasan terhadap para konsultan. Bilamana terjadi pelanggaran, juga terdapat sanksi untuk mereka. Mulai dari teguran hingga dicabut sertifikat konsultan pajaknya. “Kalau ada pelanggaran dari konsultan ada mekanisme pengawasan,” tandasnya. (dna/smu)