SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim penurunan anggaran belanja daerah sektor pendidikan sebesar Rp 9,10 miliar pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2015 tidak akan berdampak pada pelayanan pendidikan. Sehingga masyarakat diimbau tidak khawatir tentang pengurangan tersebut.

”Penurunan anggaran (di Dinas Pendidikan) dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada belanja gaji pegawai berupa penyesuaian selisih perhitungan TPP guru SLB yang telah bersertifikasi,” ungkapnya menjawab kritikan kalangan dewan.

Dia menjelaskan, selain untuk belanja gaji pegawai, terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan belanja langsung. Antara lain digunakan untuk pemeliharaan gedung BP Diksus dan BP Dikjur, pengadaan peralatan mesin SMKN Jateng, dan proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Selain itu, juga untuk peningkatan nasionalisme melalui kegiatan kepramukaan.

Khusus untuk pengalihan kewenangan pendidikan menengah, lanjut Ganjar, pemprov telah melakukan beberapa langkah. Yaitu sosialisasi kepada kabupaten/kota, inventarisasi awal pendataan personel, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D), dan penyusunan Pergub tentang pendirian, perubahan, penutupan satuan pendidikan menengah dan khusus.

”Selanjutnya, proses verifikasi dan finalisasi pendataan P3D ditargetkan selesai akhir Desember 2015 dan proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah berupa serah terima P3D paling lambat 2 Oktober 2016,” tandasnya.