SEMARANG – DPRD Jateng menilai keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 tidak berarti apa-apa dalam pencairan anggaran hibah untuk kelompok masyarakat. Sebab, dalam surat edaran tersebut masih ada celah terjadinya pelanggaran hukum.

”Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, pencairan (hibah) tetap tidak akan bisa. Meskipun Surat Edaran memperbolehkan, namun masih ada aturan di atasnya yang melarang,” ungkap Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asyari kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (31/8).

Hasan menjelaskan, sesuai ketentuan Surat Edaran kedudukannya jauh di bawah peraturan pemerintah (PP). Oleh karenanya, pencairan hibah tetap akan sulit direalisasikan. Ia justru kembali mendesak gubernur untuk melakukan diskresi atau tindakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi karena adanya stagnasi pemerintahan.

”Jika Ganjar mengatakan tidak bisa (diskresi), berarti dia tidak melihat peraturan-peraturan sebelumnya. Saya sepakat jika pemberian hibah harus diperketat. Akan tetapi tidak pada syarat atau aturannya. Tetapi pada monev (monitoring dan evaluasi) serta seleksi penerimanya,” terang politisi PKB itu.

Hal tak jauh beda juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto. Menurutnya, semua aturan harus mengikuti aturan di atasnya. Dalam hal ini SE masih di bawah PP. ”Saya takutkan nanti masyarakat yang jadi korban. Padahal mereka sangat membutuhkan,” imbuhnya. (fai/ric/ce1)