Infrastruktur Jateng Selatan Memprihatinkan

194
KAWAL PEMBANGUNAN DAERAH: Dari kiri: Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, anggota DPD Ahmad Muqowam, Sulistiyo dalam rapat DPD yang digelar di Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/Jawa Pos Radar Semarang)
KAWAL PEMBANGUNAN DAERAH: Dari kiri: Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, anggota DPD Ahmad Muqowam, Sulistiyo dalam rapat DPD yang digelar di Semarang, kemarin. (NURCHAMIM/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kondisi infrastruktur jalan raya terutama di Jawa Tengah bagian selatan saat ini sangat memprihatinkan. Pemprov Jateng berencana memprioritaskan pembangunan berbagai infrastruktur di jalur selatan dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dikatakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat membuka rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di salah satu hotel di Kota Semarang, kemarin. ”Beberapa kali kita lakukan kunjungan di sana memang kondisi jalannya sangat memprihatinkan. Kalau kita bandingkan dengan Jogjakarta, sangatlah jauh. Makanya pembangunan infrastruktur seperti jalan akan kita prioritaskan,” kata Ganjar.

”Saya sudah minta penyelesaian pembangunan jalan (di bagian jalur selatan) yang belum selesai serta pembangunan waduk dan pelabuhan,” lanjutnya. Menurut Ganjar, pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur di bagian selatan Jateng mendesak dilakukan dalam waktu dekat. ”Termasuk pembangunan waduk agar program swasembada pangan secara nasional juga dapat segera terwujud. Jumlah waduk di Jateng untuk irigasi pertanian yang perlu diperbaiki cukup banyak,” ujarnya.

Selain itu, dana yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Jateng juga akan digunakan untuk pengembangan berbagai moda transportasi di kawasan wisata. Meski begitu, lanjutnya, perlu adanya sinergitas semua pihak terkait dengan pengelolaan berbagai kawasan wisata di Jateng agar hasilnya dapat maksimal.

Terkait dengan permasalahan tersebut, saat ditemui usai rapat DPD, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

”Masalah infrastruktur nanti akan kita undang Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Nantinya kita akan mencoba untuk mendekatkan format anggaran yang tersedia sehingga bisa membantu Jateng dalam pembangunan infrastruktur,” katanya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, lanjutnya, juga ingin mengetahui apakah anggaran yang ada di Kementerian tersebut mencukupi atau tidak dalam hal pembangunan infrastruktur. Mengingat kondisi infrastruktur terutama jalan raya di Jateng bagian selatan memang memprihatinkan. ”Setelah bertemu dengan beberapa menteri terkait nanti juga akan kita lihat apakah dana yang tersedia di kementerian itu bisa mencukupi mendahulukan program di Jateng atau tidak,” jelasnya.

Permasalahan penting lain di Jateng yang menurutnya perlu untuk segera dibenahi yaitu pemahaman Undang-Undang Desa. Hal itu dikarenakan selama ini sosialisasi dan penyerapan anggarannya belum bisa dipahami.

”Penyerapan di pemerintah kabupaten juga sangat sedikit, sehingga pembangunan tidak terlihat, itu karena pemahaman terhadap penyerapan anggaran sangatlah minim. Sebenarnya bukan ketakutan, namun tidak adanya pemahaman penggunaan anggaran yang jelas,” tuturnya. (ewb/ric/ce1)