Takut Diperiksa, Pejabat Pilih Diam

Kapolda : Kebijakan Pemerintah Jangan Dipidanakan!

129
TINJAU ALAT : Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali didampingi Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo, Bupati Dachirin Said, Ketua KPUD Mahmudi dan Ketua Panwas Khoirul Saleh di sela meninjau peralatan pengamanan pilkada di Mapolres Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TINJAU ALAT : Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali didampingi Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo, Bupati Dachirin Said, Ketua KPUD Mahmudi dan Ketua Panwas Khoirul Saleh di sela meninjau peralatan pengamanan pilkada di Mapolres Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Kebijakan pemerintah seharusnya tidak boleh dipidanakan. Sebab, jika itu dilakukan, maka banyak pejabat pemerintahan yang enggan melaksanakan program-program pembangunan yang telah diamanatkan sesuai anggaran yang ada.

Demikian disampaikan Kapolda Jateng, Irjen Pol Nur Ali saat berkunjung memantau persiapan Pilkada di Mapolres Demak, kemarin. Lantaran saat ini, anggaran pemerintah tidak bisa terserap maksimal lantaran banyak pejabat yang takut dipidana aparat kepolisian maupun kejaksaan. Karena itu, kebijakan yang diambil jangan dipidanakan. “Baru ada laporan masyarakat langsung dipanggil (diperiksa). Merekapun ketakutan. Akibatnya, lelang pembangunan tidak berjalan karena pejabat takut. Jadi, jangan sampai menghambat pembangunan,” kata Kapolda.

Karena itulah, kata Kapolda, pihaknya sudah berpesan kepada jajaran kepolisian maupun kejaksaan setempat. Yakni, setelah seluruh pimpinan Polda, Polres maupun Kejaksaan diberikan pengarahan oleh Presiden Jokowi terkait banyaknya anggaran pembangunan secara nasional yang tidak terserap. “Akibatnya, pembangunan mandek dan investor tidak berani masuk atau menginvestasikan modalnya untuk pembangunan. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi sedang melambat,” imbuhnya.

Banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena ekonomi sedang sulit. Di sisi lain, kondisi petani di pedesaan juga sedang tidak bisa panen dengan adanya musim kemarau panjang. Masyarakat susah sehingga dikhawatirkan keamanan terganggu.

“Kondisi ekonomi sekarang lagi melorot. Serapan anggaran negara baik APBN maupun APBD mandek. Ini karena pada umumnya para penyelenggara pemerintahan takut diproses dan dicari-cari kepolisian maupun kejaksaan. Akhirnya, mereka mencari selamat, yaitu dengan cara diam. Padahal dengan diam seperti itu, uang pembangunan tidak jalan sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Terkait dengan pilkada di 21 kabupaten/kota di wilayah Jateng, Kapolda Jateng Nur Ali menegaskan, bahwa aparat kepolisian bersama unsur lainnya siap mengamankan jalannya Pilkada, termasuk di Demak. “Saya minta seluruh anggota yang terlibat pengamanan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya serta memahami tugasnya dengan ikhlas. Lakukan koordinasi. Sebab, masyarakat butuh keamanan dan kedamaian,” ujarnya.

Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo mengatakan, jajaran Polres Demak siap mengamankan Pilkada Demak. “Kami sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk koordinasi dengan KPUD, Panwas maupun muspida,” katanya. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Dachirin Said, Kajari Nur Asiyah SH, Ketua KPUD Mahmudi dan Ketua Panwas Khoirul Saleh. (hib/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here