BUKTI: Pengacara warga Theodorus Yosep Parera tunjukkan bukti gugatan. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BUKTI: Pengacara warga Theodorus Yosep Parera tunjukkan bukti gugatan. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

KRAPYAK – Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah menerima surat gugatan 21 warga RT 04, RW 2 Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang melalui kantor hukum Law Office Yosep Parera and Partners.

Dalam gugatan tersebut yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Cq. Panglima Besar TNI, Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima Kodam IV Diponegoro (tergugat I).

Selain itu, masih ada 5 warga lagi yang juga digugat, yakni Veronika Maria Winarti Ongko Juwono, Antonius Sukiato Ongko Juwono, Ir Swannywati Ongko Juwono, Ninarti Ongko Juwono, Tjirta Kumala Dewi Wongso (warga sipil etnis Tionghoa asal Jakarta).

Gugatan tersebut diajukan karena para tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perusakan, penggusuran rumah dan bangunan tempat usaha yang telah didirikan dan dibangun para penggugat. ”Benar gugatannya sudah kami terima. Gugatannya terdaftar dengan nomor 311/Pdt.G/2015/PN SMG,” kata Humas PN/PHI/TIPIKOR Semarang, Gatot Susanto ketika ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (27/8).

Atas hal itu, lanjut Gatot, pimpinannya akan menetapkan majelis hakim pemeriksa, di mana waktunya biasanya paling lama 1 minggu. Namun sepemahaman dirinya 1-3 hari pimpinannya sudah menunjuk dan membentuk majelis hakim pemeriksa. ”Biasanya sebelum menunjuk hakim, Ketua PN (Dwiarso Budi Santiarto) terlebih dahulu membaca masalah tersebut. Baru nanti dilihat yang pas siapa. Maksimal 1 minggu sudah diketahui majelis pemeriksanya,” sebutnya.

Kemarin, pengacara 21 warga, Theodorus Yosep Parera didampingi Eko Suparno mengatakan, akibat perbuatan tergugat total kerugian mencapai Rp 21.184.500.000. ”Rincian kerugian materiil atas apa yang dilakukan tergugat mencapai Rp 10.684.500.000 dan moriil baik intimidasi, perasaan cemas, takut dan waswas atas proses pengosongan tersebut dengan kerugian mencapai Rp 10.500.000.000,” katanya.

Menurut Yosep, tergugat I tanpa hak dan melalui prosedur hukum yang benar, tanpa melalui upaya hukum eksekusi melalui pengadilan telah melakukan pengosongan dan penggusuran secara paksa atas objek rumah dan bangunan para kliennya. ”Hal itu langsung dilakukan oleh ratusan TNI pada Sabtu, 25 Juli 2015 sekitar jam 06.30. Presiden kita gugat karena secara hierarki mereka satu kesatuan sehingga tanggung jawabnya juga secara bersama-sama. Sedangkan lima warga itu karena ada sertifikat yang atas nama mereka, padahal mereka bukan warga setempat,” sebutnya.

Yosep menjelaskan, pembongkaran oleh TNI didampingi Polisi Militer saat itu tidak sesuai hukum. Usai pembongkaran, pihaknya sudah melayangkan protes ke Kodam IV dan mempertanyakan dasar pembongkaran tersebut.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam IV Diponegoro Letkol Inf Zainul Bahar mengatakan langkah penertiban dilakukan dalam rangka proses pengembalian, penyerahan, dan pengalihan hak atas tanah/bangunan okupasi TNI AD. ”Penertiban dan pengosongan lahan ini berdasarkan surat perintah KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) dan Pangdam IV Diponegoro,” katanya.

Zainul mengungkapkan status tanah seluas sekitar 6.400 m2 tersebut dikuasai oleh TNI AD sejak 1950 dengan luas bangunan okupasi 811 m2 dan bangunan pribadi 1.129 m2. ”Awalnya di atas lahan tersebut berdiri 13 rumah untuk prajurit TNI yang masih aktif, tetapi dalam perkembangannya bertambah menjadi 33 bangunan,” ujarnya. (jks/zal/ce1)