SEMARANG – Sebanyak 1.305 buruh yang tersebar di Jawa Tengah tahun ini diketahui telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini sebagai dampak atas lemahnya ekonomi secara nasional. Sehingga jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan jumlah pengangguran akan terus meningkat.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan, PHK terhadap sejumlah karyawan oleh perusahaan memang tidak dapat dihindarkan. Apalagi nilai dolar yang semakin naik mengakibatkan bahan baku industri utamanya yang diimpor juga ikut naik. Sehingga untuk dapat tetap bertahan perusahaan harus mengurangi karyawan sebagai langkah efisiensi. ”Jika (PHK) mendekati 50 persen dipastikan angka pengangguran semakin tinggi. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi mereka,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Sri, Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) dan Dinas Sosial harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya dengan cara memberikan pelatihan kerja atau menyalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan. ”Dalam hal ini negara harus benar-benar hadir untuk mereka,” imbuhnya.

Untuk lingkup nasional, Sri juga mendesak pemerintah pusat segera membentuk crisis center. Yaitu sebuah forum yang membahas segala permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan melibatkan para stakeholder. ”Mereka harus mencari solusi bersama untuk mengentaskan masalah ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang membenarkan jika hinga Agustus 2015 telah ada 1.305 pekerja yang di-PHK. Mereka berasal dari 23 perusahaan di 11 kabupaten/kota di Jateng. ”Kebanyakan dari sektor industri garmen, tekstil, dan plastik yang bahan bakunya impor. Persebarannya berada di wilayah pantura dan Solo Raya,” terangnya.

Pihaknya terus mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk semaksimal mungkin tidak menambah jumlah karyawan yang terkena PHK. Menurutnya, segala kesulitan masih dapat didiskusikan bersama. Sementara bagi para pekerja yang telanjur terkena PHK, pihaknya siap memberikan fasilitas pelatihan kerja jika mereka ingin beralih profesi. ”Kita punya beberapa BLK (Balai Latihan Kerja) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Ini untuk meningkatkan keterampilan mereka,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Wika, pihaknya juga siap menyalurkan para pekerja yang terkena PHK untuk bekerja kembali di perusahaan yang baru memasukkan investasi di Jateng. Tentunya mereka butuh pekerja dalam jumlah besar. ”Di Boyolali ada perusahaan garmen yang butuh 6.000 karyawan. Saat ini baru terpenuhi 5.000. Jika ada yang minat, bisa melalui kami atau langsung melamar ke sana,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)