Tiga Anggota DPRD Jadi Saksi Kasus Korupsi Banpol

241
DIPERIKSA: 14 saksi diperiksa atas kasus korupsi dengan terdakwa  Wakil Ketua DPRD Demak, Budi Achmadi di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko susanto/jawa pos radar semarang)
DIPERIKSA: 14 saksi diperiksa atas kasus korupsi dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Demak, Budi Achmadi di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko susanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Empat belas saksi diperiksa dalam sidang perkara dugaan korupsi dana bantuan politik (banpol) partai tahun 2010-2012 di Pengadilan Tipikor Semarang dengan terdakwa Budi Achmadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak Selasa (25/8) petang.

Saksi yang diperiksa adalah 9 dari Pimpinan Cabang Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Demak yakni, Abdul Kholik; Ketua Kecamatan Kedung, Amin Toko; Ketua Kecamatan Demak Kota, Seni Kalistyo; Mantan Ketua Kecamatan Bonang, Sukamto; Ketua Kecamatan Karangawen, Sanipan; Ketua Kecamatan Gajah, Muh. Safii; Ketua Kecamatan Worosalam, Mahzul; Ketua Kecamatan Sayung, Zunairoh; Ketua Kecamatan Guntur, Sugeng; Ketua Kecamatan Mranggen.

Selain itu, saksi 2 dari Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Demak, Bambang Kuntoro; Pengurus Bidang Diklat Seni dan Infokom, Hadi Siswanto; Wakil Sekretaris III, serta 3 Anggota DPRD Demak juga Pengurus DPD Partai Golkar Demak, Muryono Prasetyo; Wakil Ketua III, Ike Candra Agustina;Wakil Bendahara II, dan Nur Wahid, Wakil Ketua Bidang Kepemudaan.

Bambang Kuntoro mengaku tidak aktif dalam setiap kegiatan partai Golkar. Ia menyangkal isi berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian yang dibacakan majelis hakim. Dalam isi BAP majelis hakim ketua, Gatot Susanto membacakanya dengan jelas bahwa dalam keterangan saksi Bambang mengatakan, 2011 tidak ada sama sekali kegiatan partai Golkar, dana Banpol juga tidak pernah dimusawarahkan partainya. “Saya tidak pernah memberi keterangan seperti itu. Waktu itu, saya gak baca BAP langsung tanda tangan. Kalau pembuatan LPj, saya tidak pernah dilibatkan,”akunya.

Sejak 2012, Bambang mengakui jarang berkunjung ke DPD Partai Golkar Demak. Bambang mengaku pernah mengikuti rapat pengurus DPD tahun 2011, tetapi tidak pernah menerima uang transport.

Hal senada diakui Muryono Prasetyo, dirinya tidak pernah hadir dalam setiap rapat, akan tetapi dirinya mengakui adanya iuran partai dari fraksi. “Memang betul ada dana sumbangan ke partai dari fraksi, tapi sudah disepakati fraksi. Buktinya pemotongannya juga ada dibendahara sekwan. Kalau kegiatan Muscam dan Musdes saya tidak tahu, saya cuma aktif di dewan saja,”kata Mantan Calon Ketua DPD Golkar lawan dari terdakwa tersebut.

Selanjutnya, Saksi Nur Wahid mengakui, adanya pemotongan gaji dewan untuk partainya. Pemotongan itu sebagai iuran wajib, komitmen partai. “Benar ada iuran wajib Rp 1.250.000 perbulan dari gaji,”akunya.

Usai pemeriksaan saksi, terdakwa Budi Achmadi mengatakan, Bambang dan Muryono diakuinya selalu diundang rapat-rapat baik lisan maupun tertulis dan melalui ponsel akan tetapi keduanya tidak pernah hadir. (jks/fth)