Pemprov Revisi Target PAD

100

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akhirnya merevisi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun sehingga target mendapat pemasukan dinilai sulit tercapai.

”Setelah kami hitung ulang ketemu di angka Rp 450 miliar dari angka sebelumnya Rp 600 miliar yang diminta dewan. Dengan kondisi seperti ini, sangat berlebihan untuk dapat mengejarnya. Sehingga kami tawar,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemarin.

Ganjar menambahkan, semakin menurunnya penjualan mobil baru juga memengaruhi berkurangnya potensi pendapatan. Jika hanya mengandalkan dari Pajak Kendaraan Bermotor dinilai sangat sedikit kontribusinya. ”Belum lagi dengan adanya aturan Kementerian Dalam Negeri tentang pemberian subsidi pajak angkutan umum sebesar 70 persen dan angkutan barang sebesar 50 persen,” imbuhnya.

Kendati demikian, Ganjar mengaku masih memiliki sektor lain untuk menambah pendapatan. Yaitu dari piutang pajak kendaraan bermotor yang diketahui masih banyak yang belum dibayarkan. ”Nanti akan kami gas dari BUMD-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang lain. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah Hendri Santosa mengatakan, hasil kajian dari pakar Universitas Diponegoro Semarang yang menyatakan pendapatan BBNKB tahun ini maksimal Rp 3,9 triliun itu asumsinya tingkat pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. ”Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum mencapai angka tersebut,” terangnya.

Hendri menambahkan, keadaan semacam itu tidak hanya terjadi di Jateng. Di Jawa Timur angka penjualan kendaraan bermotor tahun ini diperkirakan sama dengan tahun 2012. ”Penurunannya cukup tajam jika dibanding tahun sebelumnya,” beber mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.

Senada dengan Ganjar, Hendri mengaku optimistis target pendapatan dari pajak dan piutang pajak kendaraan bermotor akan tercapai. Sebab, hingga Juni atau semester pertama 2015, pemasukan yang dihasilkan telah mencapai 51 persen. Artinya, pemasukan lebih dari setengah dari target yang ditetapkan. ”BBNKB dan pajak kendaraan bermotor itu berbeda. BBNKB berhubungan dengan pembelian kendaraan bermotor. Sementara pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan setelah pembelian kendaraan. ”Kami juga telah menagihnya dengan program door to door,” tandasnya. (fai/zal/ce1)

Silakan beri komentar.