SEMARANG – Pasca ditetapkannya 55 pasangan calon (paslon) yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 secara serentak di 21 kabupaten/kota di Jateng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan koordinasi dengan paslon.

“KPU harus secepatnya melakukan koordinasi dengan masing-masing paslon atau tim kampanyenya. Sebab, itu menyangkut hal-hal yang teknis dan secara koordinatif menyangkut kesiapan pelaksanaan kampanye,” ujar Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron usai rapat koordinasi Bawaslu dengan mitra kerja dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Hotel Semesta Semarang, Rabu (26/8).

Daniel menjelaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa persiapan dalam pelaksanaan kampanye menjadi ranah KPU dan pasangan calon. Dalam hal ini, KPU menyediakan fasilitas kampanye baik berupa alat peraga, iklan, maupun dana kampanye. “Jangan sampai ada yang merasa diperlakukan berbeda. karena kewajiban penyelenggara adalah memperlakukan secara setara,” katanya.

Sebaliknya, lanjut Daniel, tim kampanye juga harus benar-benar memahami peraturan mengenai kampanye. Karenanya, mereka harus memiliki hubungan kordinatif dengan penyelenggara Pilkada.

“Tim kampanye paslon lebih baik aktif melakukan konsultasi secara terbuka dengan KPU terkait dengan aturan kampanye guna mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang bisa berakibat paslon dibatalkan,” tambahnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, menambahkan, sesuai Pasal 88 PKPU No. 9/2015 pasangan calon kepala daerah dapat dikenai sanksi pembatalan apabila pasangan calon dan atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

“Di samping itu, pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik dan calon petahana yang melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pilkada juga bisa dibatalkan,” tegas mantan Ketua KPU Kebumen ini. (fai/aro)