SEMARANG – Program Kartu Tani yang pelaksanaannya tidak jelas membuat DPRD Jateng geregetan. Selasa (25/8), Komisi B memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk diklarifikasi terkait kelanjutan program tersebut. Dewan mendesak pemprov untuk mewujudkan program tersebut di 15 kabupaten/kota lumbung pangan di Jateng.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komisi B DPRD Jateng kemarin memanggil Kepala Setbakorluh Sugeng Riyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Urip Sihabudin, Kepala Dinas Pertanian Suryo Banendro, dan Kepala Biro Bina Produksi Peni Rahayu.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Didik Herdiana Prasetyo mengaku prihatin dengan pelaksanaan program kartu tani yang tak kunjung terealisasikan. Ia berharap Pemprov Jateng serius dalam menjalankan program ini mengingat merupakan program unggulan yang digembar-gemborkan Gubernur Ganjar Pranowo pada masa kampanye sebelum menjadi gubernur. ”Saya meminta pemprov juga melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pusat yang juga akan mengeluarkan kartu serupa,” terang politisi PDIP itu.

Anggota Komisi B Riyono mempertanyakan jumlah kartu tani yang teramat sedikit. Yaitu dalam 6 bulan, baru dicetak 240 kartu tani. ”Ini waktu 6 bulan lho dan hanya dapat segitu. Kami meminta program ini digulirkan paling tidak di 15 kabupaten/kota penyangga pangan Jateng. Idealnya lagi ya di 35 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi B Nuniek Sriyuningsih berpendapat sejak dulu pemprov hanya berkutat pada pendataan jumlah petani saja. Sehingga program kartu tani tidak berjalan maksimal. ”Presiden sudah memberikan target agar mampu menambah 20 ribu ton produksi beras. Bagaimana target itu tercapai kalau dari dulu hanya berkutat pada data,” tandasnya.

Eksekutif sendiri mengatakan program yang sebelumnya digawangi Biro Bina Produksi selaku leading sector, kini dialihkan ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Setbakorluh) Jateng sebagai penanggung jawab operasional.

Kepala Bappeda Jateng Urip Sihabudin mengatakan, kartu tani tidak sekadar kartu biasa. Sebab di dalamnya ada data, jaringan dan sarana pendukung dalam kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada seluruh petani. ”Oleh karenanya, program tersebut harus tetap jalan,” ujarnya.

Demi kelancaran program tersebut, Bappeda siap menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, jumlah anggaran sekitar Rp 21 miliar yang diusulkan Setbakorluh untuk kegiatan pendataan sangat kecil dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. ”Tahun ini (pendistribusian kartu tani) Batang selesai. Nanti 2018 selesai semuanya (di 35 kabupaten/kota),” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Setbakorluh Sugeng Riyanto menjelaskan bahwa jumlah anggaran tersebut didasarkan pada perhitungan yang telah ia lakukan. Dari total 4.710 penyuluh yang ada, mereka akan melakukan pendataan pada 8.039 desa usaha tani di Jateng. (fai/ric/ce1)